BANDUNG – Tercatat sebanyak 44 tenaga kesehatan nakes di kota Bandung absen dalam vaksinasi Covid-19 tahap pertama beberapa waktu lalu.
Ketidakhadiran 44 nakes pada jadwal penyuntikan vaksin Covid-19 yang telah ditentukan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terhitung 14 Januari hingga 25 April mendatang.
Untuk itu, Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana meminta tenaga kesehatan (nakes) yang telah terdaftar sebagai penerima vaksin tahap pertama untuk datang sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
“Saya baca di media ada tenaga kesehatan yang tidak hadir juga. Mudah-mudahan ketidak hadiran ini hanya karena yang bersangkutan sakit, atau tugas lain,” ujar Yana kepada wartawan, Selasa (18/1/2021).
Yana Mulyana mengatakan, nakes dan masyarakat lainnya harus paham bahwa vaksinasi ini dilakukan bukan untuk melindungi diri sendiri, tetapi juga melindungi orang lain terutama dilingkaran keluarga.
“Vaksinasi ini untuk melindungi kita semua. Dengan semakin banyak orang divaksinasi, akan terjadi kekebalan kelompok. Ini yang akan memproteksi orang-orang yang tidak bisa divaksinasi,” kata Yana.
Yana pun berharap, puluhan nakes yang tidak datang itu diberikan jadwal pengganti agar proses vaksinasi tahap pertama di kota berjuluk Paris Van Java ini dapat terpenuhi 100 persen.
“Ini bertahap sebetulnya. Total itukan 23 sekian ribuan di tenaga kesehatan tahap pertama. Ini baru yang kemarin harus hadir sudah ada 40 sekian dan 44 tidak datang. tapi mudah-mudahan ke depan semua datang,” pintanya.
Semenatara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandun, Ahyani Raksanagara mengungkapkan bahwa penyuntikan vaksin sinovac tahap pertama untuk nakes di Kota Bandung telah memasuki hari ke lima.
Dari 25 ribu yang ditargetkan, baru ada 1.783 nakes yang mendapatkan suntikan vaksin corona. Namun Ahyani mengaku pihaknya belum mendapat laporan, apa alasan 44 nakes yang telah terdaftar tidak hadir.
“Tidak tahu, mungkin karena alasan tugas pribadi atau sakit. Dan bisa saja dapat jadwal baru karena yang ada masalah medis kan juga bisa ditunda. Kita menunggu arahan pemerintah pusat seperti apa,” ujarnya.