BANDUNG – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengkritik penggunaan anggaran sebesar Rp 10 miliar dalam program pencegahan stunting yang dinilai tidak efisien.
Menurut Tito, anggaran tersebut hanya sebagian kecil yang benar-benar sampai ke masyarakat.
“Dari Rp 10 miliar, rapat koordinasi, studi banding, dan lain-lain menghabiskan Rp 6 miliar. Yang sampai ke masyarakat untuk ibu hamil dan anak di bawah dua tahun hanya Rp 2 miliar. Rp 2 miliar lagi untuk evaluasi. Jadi anggaran stunting yang benar-benar masuk ke perut itu hanya Rp 2 miliar,” ungkapnya dalam acara Penganugerahan APBD Award dan Rakornas Keuangan Daerah 2024, Rabu (18/12/2024).
Tito juga meminta Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri untuk memperketat pengawasan terhadap program-program dengan anggaran besar, khususnya perjalanan dinas.
Hal ini sejalan dengan keputusan pemerintah untuk mengurangi anggaran perjalanan dinas hingga setengah dari jumlah yang ada.
“Saya kemarin sore sampai jam 5 sudah berdiskusi dengan Menteri Keuangan. Perjalanan dinas akan dikurangi separo di kementerian/lembaga. Saya juga minta Dirjen Keuangan Daerah untuk memeriksa anggaran perjalanan dinas dan belanja-belanja yang tidak efisien, karena banyak yang tidak efisien,” jelasnya seperti dilansir dari laman detik finance.
Tito juga menyoroti program-program di tingkat pemerintah daerah yang dinilai kurang jelas arah tujuannya, seperti rapat-rapat yang dianggap tidak berdampak langsung pada masyarakat.
“Banyak program seperti rapat penguatan. Saya bilang kapan kuatnya ini barang. Jadi tolong kepala daerah jangan hanya mengikuti arahan Sekretaris Daerah atau BPKAD. Mainnya ada di Bappeda dan BKAD. Mindset harus diubah. Kasihan rakyat,” tegasnya.
Dengan pernyataan tersebut, Tito mengingatkan seluruh pihak untuk lebih bijak dan transparan dalam pengelolaan anggaran agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.