BANDUNG — Polemik bandara di Jawa Barat kembali jadi sorotan. Setelah Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menyatakan niat untuk mengevaluasi dana hibah operasional Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, kini dukungan terhadap pembukaan kembali Bandara Husein Sastranegara di Kota Bandung makin menguat dari berbagai pihak.
Dalam keterangannya, Dedi Mulyadi menyoroti besarnya anggaran yang dikeluarkan Pemprov Jabar setiap tahun untuk operasional Kertajati.
Berita Terkait
“Pemprov Jabar punya kewajiban hampir Rp60 miliar dalam setiap tahun untuk biaya operasional Kertajati. Terus kemudian, Pemprov Jabar ternyata punya tunggakan utang BPJS Rp300 miliar terhadap kabupaten/kota,” ujar Dedi, Rabu (11/6/2025).
Sikap Dedi ini mendapat sambutan positif dari Wali Kota Bandung M. Farhan, yang menilai bahwa Husein perlu segera diaktifkan kembali.
“Kalau Husein dibuka, pariwisata langsung bergerak. Itu akan berdampak langsung ke ekonomi warga. Sekarang orang Bandung atau wisatawan yang mau ke Bandung, terbangnya malah bukan di Bandung. Yang untung siapa? Jakarta,” kata Farhan.
Dukungan Datang dari Legislatif
Anggota Komisi 3 DPRD Kota Bandung, Andri Rusmana, menyatakan bahwa langkah Pemkot dan Pemprov dalam memperjuangkan reaktivasi Bandara Husein harus terus dikawal dengan serius.
“Kalau ada progres dalam memperjuangkan kembalinya Husein beroperasi, kita sangat mengapresiasi dan mendukung langkah-langkah tersebut,” ujar Andri saat dihubungi pada Rabu (13/6/2025).
Ia juga menekankan pentingnya memperjelas posisi kebijakan soal pembukaan Husein.
“Perlu ditelusuri lebih intens, kebijakan pembukaan Bandara Husein itu ada di mana atau ada di siapa. Harus ada regulasi atau payung hukum yang dibuat agar bandara ini bisa beroperasi lagi,” tambahnya.
Andri menyoroti perlunya kajian komprehensif, tak hanya soal untung-rugi bagi masyarakat, tapi juga terkait dampaknya terhadap BIJB Kertajati, Bandara Halim Perdanakusuma, transportasi darat seperti travel, dan Kereta Cepat Whoosh.
Lebih jauh, ia menyarankan agar dibentuk tim khusus untuk memperjuangkan operasional Husein, yang idealnya dikomandani langsung oleh kepala daerah.
“Kalau bisa bentuk tim khusus, kalau memungkinkan sekalian wali kota atau wakil wali kota sebagai ketua timnya, agar lebih fokus dan progresnya lebih jelas,” tegas Andri.
Bandara Husein Sastranegara diketahui berhenti melayani penerbangan komersial sejak 2023, seiring dengan upaya pemerintah memusatkan penerbangan dari Jawa Barat melalui Bandara Kertajati.
Namun hingga kini, persoalan akses, jarak, dan keterjangkauan terus jadi keluhan masyarakat, terutama warga Bandung Raya.
Andri Rusmana menegaskan bahwa perjuangan mengembalikan operasional Bandara Husein masih panjang, namun harus tetap diupayakan secara optimis, terutama dengan adanya dukungan dari Gubernur.
Ia mendorong semua pihak untuk bersama-sama menginventarisir kebutuhan dan pembenahan yang diperlukan agar manfaatnya bisa dirasakan luas oleh masyarakat.
“Perjalanan masih panjang, tapi optimisme harus tetap dibangun, apalagi sekarang ada dorongan dari Pak Gubernur. Kalau Bandung memang mengharapkan Bandara Husein kembali normal, mari kita perjuangkan bersama dan kita inventarisir apa saja keperluan yang harus diperbaiki ke depannya agar dampak positif bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat,” tutupnya.
