Inovasi Pengelolaan Sampah Bantu Tekan Angka Stunting di Kota Bandung

Photo / Dokumen Istimewa

Bandung – Penjabat (Pj) Wali Kota Bandung, A. Koswara, menegaskan bahwa pengelolaan sampah dapat berkontribusi dalam upaya menurunkan angka stunting di Kota Bandung.

Hal ini disampaikan saat Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan dan Penurunan Stunting Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, yang berlangsung di Hotel Pullman, Selasa (15/10/2024).

Menurut Koswara, pengelolaan sampah yang melibatkan metode zero waste seperti pembuatan kompos, budidaya maggot, serta pertanian, perikanan, dan peternakan, memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama ibu hamil. Ia menyebut, wilayah dengan penerapan sistem ini memiliki angka stunting yang relatif rendah.

“Intervensi berbasis kewilayahan, khususnya di tingkat RW, menjadi salah satu kunci penting dalam pencegahan stunting di Kota Bandung. Masyarakat berperan aktif dalam mendukung program ini,” ujarnya.

Koswara optimis bahwa Kota Bandung mampu mencapai target penurunan stunting nasional di bawah 14%, seperti yang ditetapkan pemerintah pusat.

Ia menekankan bahwa dukungan masyarakat dan program-program yang sudah berjalan akan membantu mempercepat pencapaian target tersebut.

Rapat ini juga dihadiri oleh Prof. Nunung Nuryartono, Plt Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK.

Nunung memberikan apresiasi atas upaya Kota Bandung dalam menurunkan angka stunting, sembari menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat penurunan stunting di Jawa Barat.

“Upaya percepatan harus dilakukan dengan pendekatan inovatif dan terkoordinasi. Kami siap mendukung Jawa Barat dalam mencapai target penurunan stunting,” kata Nunung.

Dengan kolaborasi ini, diharapkan Jawa Barat dapat menjadi provinsi yang berhasil menurunkan angka stunting secara signifikan, sehingga mendukung visi Indonesia bebas stunting pada tahun 2045.

Kepala Diskominfo Kota Bandung, Yayan A. Brilyana, menutup acara dengan harapan bahwa sinergi yang terjalin antara pemerintah daerah, pusat, dan pemangku kepentingan dapat terus diperkuat demi mencapai target bersama.