BANDUNG — Kabinet Merah Putih yang baru berusia sekitar tiga hingga empat bulan tampaknya akan mengalami perombakan.
Presiden Prabowo Subianto memberi sinyal reshuffle terhadap para menteri dan pejabat yang dinilai tidak bekerja dengan baik.
Dalam peringatan Harlah NU ke-102 di Jakarta pada Rabu malam, 5 Februari 2025, Prabowo mengingatkan bahwa dirinya tidak segan-segan mengganti menteri atau kepala lembaga yang kinerjanya tidak sesuai dengan harapan rakyat.
“Rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi, saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa, rakyat, tidak ada kepentingan lain, yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan,” kata Presiden Prabowo, dilansir dari laman Tempo.co.id dan dikutip dari Antara.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa tidak akan mentoleransi pejabat yang tidak serius dalam menjalankan tugasnya.
“Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. 100 hari pertama ya. Saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel. Siapa yang dableg, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, itu saya akan tindak,” tegasnya.
Prabowo juga mengajak seluruh pejabat negara untuk introspeksi dan menjaga integritas.
“Seluruh aparat, seluruh institusi bersihkan dirimu! Sebelum kau dibersihkan, dan saya ingatkan semua aparat, kesetiaanmu adalah kepada bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Kalau kau tidak setia kepada rakyat Indonesia, kalau kau menghalang-halangi kebijakan-kebijakan yang untuk membantu rakyat Indonesia, saya akan tindak,” ujarnya.
Gerindra: Ada Menteri Kurang Seirama
Wakil Ketua DPR RI sekaligus petinggi Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa ada menteri yang masih belum seirama dalam menjalankan tugasnya.
“Nah memang saya ada dengar keluhan sedikit-sedikit tentang masih ada yang kemudian kurang seirama. Nah apakah itu yang dimaksud, nanti kita akan lihat seperti apa,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 6 Februari 2025, dikutip dari Antara.
Namun, Dasco menyerahkan sepenuhnya keputusan evaluasi kepada Presiden Prabowo Subianto, yang memiliki hak prerogatif dalam perombakan kabinet.
Ia juga menegaskan bahwa para menteri sebelumnya telah menandatangani pakta integritas yang menjadi dasar penilaian kinerja mereka.
“Pak Prabowo sebagai presiden tentunya paling mengerti tentang pembantu-pembantunya yang bisa kemudian mengimbangi kerja dan kemudian mengimbangi Presiden dalam menunaikan janji kampanye Presiden pada saat ini,” tambahnya.
Survei: Tingkat Kepuasan Publik Tinggi
Di tengah isu reshuffle, sejumlah survei menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo dan Kabinet Merah Putih cukup tinggi.
Indikator Politik Indonesia mencatat kepuasan publik mencapai 79,3 persen, sementara Litbang Kompas dan LSI melaporkan angka di atas 80 persen.
Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan, menjelaskan bahwa tingginya tingkat kepuasan ini disebabkan oleh masih berlangsungnya “masa bulan madu” politik antara rakyat dan pemerintahan baru.
“Seringkali tingkat kepuasan kepada presiden sulit dibedakan antara evaluasi, harapan, dan dukungan,” ujarnya.
Menurut catatan LSI, tingkat kepuasan terhadap Prabowo di 100 hari pertama pemerintahannya lebih tinggi dibandingkan dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) maupun Joko Widodo (Jokowi) dalam periode yang sama.
Jika reshuffle kabinet benar terjadi dalam 3-4 bulan pertama, maka Prabowo akan mencetak rekor baru dalam sejarah pemerintahan Indonesia, melampaui Jokowi yang melakukan perombakan pertama setelah 10 bulan menjabat dengan mengganti enam menteri di Kabinet Kerja (2014-2019).