BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung siap melaksanakan operasi yustisi untuk mencek identitas (KTP) para warga pendatang. Hal itu dilakukan lantaran aksi terorisme di Indonesia tengah marak.
“Kami mohon kepada kewilayahan berkerjasama dengan Forkompimcam (Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan) untuk melaksanakan kegiatan yang namanya operasi yustisi atau administrasi kependudukan terutama di tempat-tempat kos atau kontrakan,” ujar Kepala Bakesbangpol Kota Bandung, Bambang Sukardi saat dihubungi via telepon, Kamis (01/04/2021).
Berita Terkait
Bambang memastikan pihaknya akan menginstruksikan kewilayahan melakukan operasi yustisi terhadap warga pendatang untuk mengantisipasi segala potensi aksi radikal di Kota Bandung.
“Ada kemungkinan. Kita bisa membuat sesuatu yang bisa dikatakan imbauan, nanti kita buat konsep untuk surat edaran, hal-hal untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan, seperti yang kemarin di Makkasar, Bekasi dan termasuk kejadian di Mabes Polri. Itu mestinya, deteksi dini yang harus dilakukan. Ketika kita melakukan hal-hal preventif, Insya Allah warga luar yang punya niatan negatif bisa kita counter,” ujarnya.
Bambang pun meminta aparat kewilayah lebih aktif dalam melakukan pengawasan setiap orang yang keluar masuk maupun kepentingan izin tinggal.
Menurutnya, salah satu langkah preventif yang bisa dilakukan, adalah dengan memastikan aturan tamu lapor 1×24 jam dijalankan dengan konsisten disemua RT .
“Jangan sampai ada warga masyarakat dari luar, datang ke wilayahnya tanpa sepengetahuan pengurus,” tegas Bambang.
“Kepada para lurah dan camat untuk segera membuat imbuan antisipasi hal-hal tidak diinginkan. Ini merupakan suatu bentuk langkah deteksi dini. Mengajak semua kelembagaan di bawah kewilayahan baik tingkat kelurahan dan kecamatan, termasuk binaan RT dan RW untuk tetap meningkatkan kewaspadaan dengan menghimbau dan melakukan siskamling. Itu deteksi dini,” imbuhnya.
Selain itu Bambang juga menginstruksikan agar camat dan lurah senantiasa menggandeng tokoh masyarakat agar saat ada hal yang mencurigakan segera berkoordinasi dengan aparat kewilayahan.
Saat disinggung, apakah di Kota Bandung rentan penyebaran paham radikalisme. Pihaknya menyebut, di setiap daerah potensi itu selalu ada.
