BANDUNG – Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), mengungkapkan detail skema bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dalam rapat dengan Komisi VIII DPR RI di Jakarta pada Selasa (12/11/2024).
Dalam penjelasannya, Gus Ipul menjelaskan bahwa penerima PKH yang memenuhi kriteria tertentu, seperti ibu hamil, ibu dengan bayi, anak sekolah, penyandang disabilitas, dan lansia, akan menerima bantuan berupa dana setiap tiga bulan.
“Ini untuk gambaran awal dulu, bapak ibu sekalian. Jadi dalam program PKH, ada beberapa kelompok yang mendapatkan bantuan sebagai bagian dari perlindungan dan jaminan sosial,” ujar Gus Ipul.
Seperti dilansir dari laman Kompas, ibu hamil akan menerima Rp750.000 setiap tiga bulan, yang berarti Rp3 juta per tahun.
Ibu dengan anak bayi berusia 0 hingga 11 bulan juga berhak mendapatkan bantuan serupa, yakni Rp750.000 setiap tiga bulan.
Bantuan tersebut ditujukan untuk keperluan ASI eksklusif, vitamin, dan pemeriksaan kesehatan.
Selanjutnya, Gus Ipul menjelaskan bahwa anak-anak di jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD) akan mendapatkan bantuan untuk pemeriksaan kesehatan, termasuk penimbangan, pengukuran, dan pemberian vitamin.
“Untuk anak PAUD, mulai dari penimbangan, pengukuran, vitamin, dan pemeriksaan kesehatan,” kata Gus Ipul.
Tidak hanya itu, PKH juga memberikan bantuan pendidikan untuk anak-anak di jenjang SD, SMP, dan SMA.
Anak SD akan menerima Rp225.000 setiap tiga bulan, SMP sebesar Rp375.000, dan SMA Rp500.000 setiap tiga bulan.
“Bantuan pendidikan itu juga ada di sini, untuk SD Rp225.000 per tiga bulan, SMP Rp375.000 per tiga bulan, dan SMA Rp500.000 per tiga bulan,” tambahnya.
Bantuan PKH juga diperuntukkan bagi penyandang disabilitas dan lansia.
Penyandang disabilitas yang terdaftar akan menerima Rp600.000 setiap tiga bulan, begitu pula dengan lansia.
“Jika ada keluarga dengan disabilitas berat, atau lansia, mereka akan mendapatkan Rp600.000 per tiga bulan untuk keperluan pemeriksaan kesehatan dan lainnya,” ujar Gus Ipul.
Gus Ipul juga menegaskan bahwa PKH akan menjadi program utama dari Kementerian Sosial, yang menyasar sekitar 10 juta Kartu Keluarga (KK) di seluruh Indonesia, yang akan didampingi oleh 34.000 pendamping.
“Ini gambaran program utama dari Kemensos,” pungkasnya.