Pemerintah Minta Masyarakat Indonesia Jangan Boros Makan Nasi demi Stop Impor Beras

Ilustrasi beras: Freepik/JCOMP

BANDUNG – Pemerintah meminta masyarakat Indonesia untuk hemat dan tidak boros dalam mengonsumsi nasi demi menyetop impor beras.

Kampanye hemat makan nasi ini diserukan Badan Pangan Nasional (Bapanas) lewat program setop boros pangan.

Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy mengatakan bahwa pihaknya menginisiasi kampanye ini lantaran jumlah pemborosan pangan di Indonesia dinilai sangat besar.

Sarwo Edhy juga membeberkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa sebanyak 30 pangan di Indonesia terbuang. Padahal, angka tersebut dapat memenuhi pangan 60-120 juta rakyat Indonesia.

Untuk itu, Edhy mengklaim bahwa apabila masyarakat berhemat, maka produksi beras dalam negeri dapat memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia.

“Kalau kita bisa hemat 20% kita bisa menghemat sekitar 6 juta ton, itu luar biasa bisa memberi makan kepada sekitar 60-80 juta jiwa,” ujar Edhy di Jakarta, dikutip dari Liputan6 pada Jumat (2/8/2024).

“Oleh karena itu kita melakukan program Stop Boros Pangan,” lanjutnya.

Edhy juga menjelaskan bahawa kebutuhan beras masyarakat Indonesia saat ini mencapai 2,6 juta ton per bulan.

Sehingga menurutnya, jika masyarakat dapat menghemat 20 persennya saja dari total yang terbuang, Indonesia mampu menghemat beras sebanyak 6 juta ton. Jumlah itu dapat untuk memberikan makan kepada 60-80 juta orang.

Melalui gerakan stop boros pangan dengan cara mengurangi limbah makanan, Indonesia dinilai dapat terbebas dari ketergantungan impor beras.

Pasalnya dalam dua tahun terakhir, Indonesia telah mengimpor jutaan ton beras untuk memenuhi kebutuhan dan cadangan pangan nasional.

Untuk diketahu, pada tahun 2024 ini pemerintah telah mengalokasikan kuota impor pangan sebesar 3,6 juta ton. Sementara Perum Bulog mencatat, realisasi impor beras terkini telah mencapai 2,5 juta ton, yang mayoritas diimpor.

Penurunan produksi yang drastis dan kebutuhan tinggi untuk program bantuan pangan itu lah kemudian menjadi alasan pemerintah memutuskan untuk mengimpor beras.