BANDUNG — Skema Work From Anywhere (WFA) tengah disiapkan sebagai bagian dari strategi untuk mengurai kepadatan arus mudik Lebaran 2025.
Kebijakan ini diusulkan agar masyarakat dapat bekerja dari lokasi mana saja dan menghindari kepadatan lalu lintas menjelang serta setelah Lebaran.
Berita Terkait
Usulan ini pertama kali disampaikan dalam rapat bersama Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, seperti dilansir dari Kompas.com, Kamis (23/1/2025).
“Kami sedang melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain dari tanggal 27 Maret untuk diberlakukan WFA. Mungkin kementerian dan pihak lain bisa memberlakukan WFA. Jadi mereka bisa bekerja dari mana saja,” ujar Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi.
Keunikan libur Lebaran tahun ini menjadi pertimbangan utama. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB), Hari Raya Nyepi jatuh pada 29 Maret 2025, sementara Idul Fitri pada 31 Maret 2025.
Ditambah dengan cuti bersama, akhir Maret diprediksi menjadi periode libur panjang yang berpotensi menimbulkan lonjakan arus mudik dalam waktu singkat.
“Kami melihat bahwa tanggal 28-30 Maret sepertinya agak sedikit menantang mengingat kita hanya punya tiga hari itu untuk mengurai pemudik, dan rasanya waktunya sangat menantang,” jelasnya.
Untuk mematangkan rencana ini, koordinasi lebih lanjut dengan berbagai pihak, termasuk Presiden, akan dilakukan.
“Itu sebabnya kami akan mengusulkan dan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain, termasuk Bapak Presiden. Mohon izin, ini kami belum sampaikan ke Bapak Presiden,” lanjutnya.
Selain sektor pemerintahan, pihak swasta juga diharapkan turut berpartisipasi dalam kebijakan ini.
“Dengan adanya momen dua hari besar yang berdekatan yang mempertimbangkan tren pergerakan masyarakat yang cukup banyak, maka direkomendasikan pemerintah dan swasta mulai menerapkan WFA mulai 24 Maret. Hal ini dapat membantu mengantisipasi kepadatan di Pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk selama hari raya Nyepi,” imbuhnya.
Dukungan terhadap usulan ini datang dari Ketua Komisi V DPR, Lasarus, yang menegaskan pentingnya koordinasi antarlembaga agar kebijakan WFA dapat tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat.
“Agar jauh-jauh hari tersampaikan ke masyarakat sehingga masyarakat bisa segera menyusun waktu serta rencana kapan mereka mudik dan balik sehingga tidak menumpuk dalam waktu yang sama. Libur panjang ini memungkinkan. Agar masyarakat dapat mengatur waktu lebih leluasa. Kami dukung Pak Menteri,” katanya.
Dukungan serupa juga datang dari Istana Negara. Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Adita Irawati, menegaskan pentingnya keterlibatan sektor swasta dalam penerapan kebijakan ini.
“Tak hanya ASN, bagi karyawan di perusahaan-perusahaan swasta pun diimbau dapat memberlakukan kebijakan internal masing-masing untuk pelaksanaan WFA bagi sebagian karyawan yang memang dimungkinkan,” ujarnya dikutip dari Antara, Sabtu (1/3/2025).
Pemerintah berharap dengan diterapkannya WFA, masyarakat dapat melakukan perjalanan mudik lebih awal sehingga kepadatan lalu lintas pada puncak arus mudik dan arus balik dapat berkurang secara signifikan.
Kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan perjalanan mudik yang lebih lancar dan nyaman bagi seluruh masyarakat.
