BANDUNG – Presiden Joko Widodo alias Jokowi, memastikan bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) serentak akan tetap digelar pada 14 Februari 2024 mendatang.
Jokowi pun meminta jajarannya menyampaikan kepada publik bahwa jadwal pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak sudah ditetapkan.
Sehingga tidak muncul isu lain, seperti adanya upaya penundaan pemilu hingga perpanjangan masa Presiden Jokowi hingga 3 periode.
“Saya kira sudah jelas semuanya sudah tahu bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024,” kata Jokow di Istana Kepresidenan Bogor, pada Minggu (10/4/2022).
“Ini perlu dijelaskan jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat, bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan Presiden dan juga yang berkaitan dengan soal tiga periode,” tegas Jokowi.
“Karena jelas bahwa kita telah sepakat pemilu dilaksanakan tanggal 14 Februari dan pilkada dilaksanakan nanti di November 2024, sudah jelas semuanya,” imbuh RI 1 tersebut.
Menurutnya, tahapan pemilu 2024 sudah akan dimulai di pertengahan bulan Juni ini.
Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 167 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) yang menyebut bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara.
Jokowi juga menyampaikan bahwa pada 12 April 2022, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) periode 2022-2027 akan dilantik untuk segera mempersiapkan pemilu dan pilkada serentak 2024.
Untuk itu, pemerintah bakal segera membahas berbagai persiapan pemilu dan pilkada dengan kedua institusi tersebut.
“Nanti kita perlu berbicara dengan KPU dan juga Bawaslu mengenai persiapan-persiapan ini agar persiapan pemilu dan pilkada yang ini kita belum punya pengalaman serentak itu betul-betul bisa kita persiapkan dengan matang,” jelasnya.
Jokowi pun meminta jajarannya untuk segera menyelesaikan payung hukum regulasi yang dibutuhkan untuk pemilu dan pilkada serentak 2024.
Mantan Walikota Solo ini pun meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) l, Mahfud MD l, untuk berkomunikasi secara intens dengan DPR RI dan KPU sehingga perencanaan programnya bisa didetailkan.
“Didetail lagi dan sehingga regulasi yang ada yang disusun ini tidak multitafsir dan nanti bisa menimbulkan perselisihan di lapangan,” kata Jokowi.
Sumber: Sekretariat Kabinet
