BANDUNG — Pemerintah Kota Bandung tengah mempercepat pembentukan struktur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setelah menerima persetujuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Persetujuan dari provinsi sudah ada, jadi kami akan percepat prosesnya. Saat ini Pak Didi, Kepala DSDABM, ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPBD,” ujar Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, Rabu (21/5/2025) di Lapang Gasmin.
Meski belum diresmikan secara formal, fungsi BPBD di Bandung sudah berjalan secara operasional.
“Secara fungsi sebenarnya sudah berjalan. Tapi secara resmi belum. Kita bahas juga bersama DPRD dan Insyaallah akan dirapatkan minggu ini,” jelasnya.
Erwin menekankan pentingnya kehadiran BPBD sebagai badan strategis dalam penanganan bencana, mengingat kondisi geografis Bandung yang rawan banjir dan longsor.
“BPBD sangat diperlukan karena ini badan yang langsung menangani bencana. Apalagi Bandung ini daerah cekungan, rawan banjir dan longsor. Jadi harus kita antisipasi dengan optimal,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa penanganan bencana di Bandung tidak bersifat sektoral, melainkan mengedepankan kolaborasi antar-OPD dan kewilayahan.
“Kita terapkan prinsip ego sentris, bukan ego sektoral. Artinya semua OPD dan wilayah harus bekerja sama menanggulangi bencana. Kita juga edukasi masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan,” lanjutnya.
Sebagai bentuk pencegahan, Pemkot juga mulai menerapkan program reboisasi di sejumlah titik rawan bencana.
“Kita mulai reboisasi. Ini penting untuk mencegah bencana. Alhamdulillah saat ada bencana, bisa segera diatasi karena kolaborasi semua pihak,” tutupnya.