BANDUNG – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melantik Abdullah Azwar Anas sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rabu (07/09/2022), di Istana Negara, Jakarta.
Azwar dilantik untuk menggantikan Tjahjo Kumolo yang meninggal dunia pada Jumat (1/7/2022) lalu.
Pelantikan didasarkan pada Surat Keputusan Presiden RI Nomor 91/P Tahun 2022 tentang Pengangkatan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.
“Mengangkat Sdr. Abdullah Azwar Anas sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024,” bunyi petikan Keputusan Presiden yang ditetapkan pada tanggal 7 September 2022 tersebut.
Usai pembacaan Keputusan Presiden oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur, Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti, prosesi dilanjutkan dengan pengucapan sumpah oleh pejabat yang akan dilantik.
“Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” demikian Presiden mendiktekan sumpah jabatan.
Sebelum dilantik menjadi Menteri PANRB, Azwar Anas menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) sejak 13 Januari 2022. Azwar Anas juga pernah menjabat sebagai Bupati Banyuwangi selama dua periode yaitu pada periode 2010-2015 dan periode 2016-2021. Selain itu, pria kelahiran 6 Agustus 1973 ini juga tercatat pernah menjadi anggota MPR dan DPR.
Sementara itu, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menegaskan bahwa dirinya akan mendukung pencapaian target-target prioritas yang telah dicanangkan pemerintah.
“Termasuk misalnya target prioritas misalnya bagaimana birokrasi terlibat sungguh-sungguh di penanganan kemiskinan, stunting, dan seterusnya. Ini kalau kita bagi habis kan bisa selesai. Intinya kami akan bekerja sesuai dengan arahan Bapak Presiden tadi, termasuk birokrasi yang melayani,” ujar Azwar Anas.
Secara khusus, Menteri PANRB menyampaikan bahwa dirinya akan terus mendorong digitalisasi dan integrasi program dan kegiatan pemerintah, di antaranya program pengentasan kemiskinan ekstrem serta pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Beliau sudah menyampaikan sudah banyak anggaran kemiskinan, misalnya ada Rp502 triliun di 16 K/L. Kalau ini diintegrasikan, maka hasilnya akan mendorong target percapaian sesuai dengan arahan Bapak Presiden,” tambah Azwar Anas.
Azwar Anas juga menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Ke depan perlu ada langkah-langkah bersama dengan kementerian/lembaga dan daerah ya, karena peningkatan pelayanan publik itu menjadi kunci. Termasuk arahan beliau tadi, bagaimana pelayanan publik ini, termasuk jemput bola ke masyarakat itu menjadi bagian yang perlu terus ditingkatkan,” pungkas Menteri PANRB baru itu.