BANDUNG — Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung, Andri Rusmana, mendesak Pemerintah Kota Bandung untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan ajang Pocari Sweat Run Indonesia 2025.
Hal ini menyusul munculnya kontroversi pembagian bir di garis finis yang dinilai mencoreng nama baik Kota Bandung.
Menurut Andri, kejadian tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap event berskala besar yang seharusnya membawa citra positif bagi Kota Bandung.
Ia menilai pelaksanaan event seperti ini tidak boleh hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara saja, melainkan harus melibatkan seluruh perangkat daerah.
“Tersirat dari kegiatan kemarin, Pocari Run 2025 menyimpan banyak permasalahan. Ini harus jadi perhatian serius agar ke depan tidak hanya sekadar formalitas memberikan izin tempat dan penyelenggaraan saja,” ujar Andri saat diwawancarai infobandungkota.com, Rabu (23/7/2025).
Andri menegaskan, ke depan Pemkot Bandung harus masuk ke seluruh divisi penyelenggaraan dengan melibatkan OPD terkait seperti Satpol PP, Dinas Kesehatan, hingga Diskominfo agar pengawasan berjalan optimal.
“Kita tidak boleh hanya jadi penonton atau penggembira. Harus masuk ke semua lini. Kalau Satpol dan Dinkes dilibatkan di garis finis, mungkin kejadian bagi-bagi bir itu bisa dicegah,” ucapnya.
Ia juga menyinggung bahwa aksi pembagian bir tersebut telah melanggar Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pelarangan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
“Saya mendorong Pemkot untuk memanggil dan memberikan sanksi serta pembinaan kepada pihak yang membagikan bir. Ini sudah menodai citra Kota Bandung dan jelas melanggar perda,” tegasnya.
Andri menambahkan, seluruh Dinas juga memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai teknis penyelenggaraan dan dampak dari kegiatan semacam ini.
“Kegiatan seperti ini jangan seratus persen dijalankan oleh event organizer (EO). OPD Kota Bandung harus dilibatkan. Jangan sampai ajang yang digadang-gadang sebagai event prestisius malah terkesan eksklusif, namun dalam pelaksanaannya kacau dan kumuh,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kota Bandung belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait insiden tersebut.