BANDUNG — Pemerintah kembali menunjukkan komitmennya dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat dengan rencana pembangunan 70.000 unit rumah subsidi di tahun ini.
Program ini akan diperuntukkan bagi guru, tenaga kesehatan (nakes), dan nelayan.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan bahwa proyek ini merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Nanti habis Lebaran kita langsung mulai, buat tenaga kesehatan yaitu perawat dan tenaga kesehatan masyarakat total 30.000, buat nelayan 20.000, buat guru 20.000,” ujar Ara, sapaan akrabnya, saat ditemui di rumah dinas Menteri ESDM, Kuningan, Jakarta Selatan, dilansir dari laman Kompas.com pada Senin (31/3/2025).
Tak hanya untuk tiga kategori tersebut, pemerintah juga tengah merencanakan pembangunan rumah subsidi bagi personel TNI Angkatan Laut dan Angkatan Udara, serta pekerja industri media.
Rencana ini telah mendapat dukungan penuh dari DPR RI dan Bank Indonesia (BI).
“Jadi kita di-support oleh Pak Prabowo, Pak Dasco (Wakil Ketua DPR RI) dan Gubernur BI (Perry Warjiyo), bagaimana dari relaksasi kebijakan BI kita juga mendapatkan support dana yang besar untuk membangun perumahan,” ungkap Ara.
Sebagai bagian dari kebijakan ini, BI meningkatkan besaran Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dari 4 persen menjadi 5 persen dari dana pihak ketiga (DPK) per 1 April 2025.
Kebijakan ini memungkinkan sektor perumahan, termasuk perumahan rakyat, mendapat suntikan dana lebih besar. Insentif KLM sektor perumahan akan dinaikkan secara bertahap dari Rp 23 triliun menjadi sekitar Rp 80 triliun.
Untuk memastikan akses yang lebih luas terhadap program ini, pemerintah menggandeng Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) dalam penyaluran kredit kepemilikan rumah (KPR) subsidi.
“Kami juga terbuka untuk melibatkan lebih banyak bank, baik dari sektor swasta, BUMN, maupun BUMD, agar semakin banyak masyarakat yang bisa memanfaatkan program ini,” tambah Ara.
Program ini diharapkan bisa menjadi solusi nyata dalam membantu tenaga pendidik, tenaga medis, nelayan, serta kelompok pekerja lainnya untuk mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau.