Tata Kelola Aset Daerah Diperkuat, Transparansi dan Kepastian Hukum Jadi Prioritas.

BANDUNG – Panitia Khusus (Pansus) 21 DPRD Kota Bandung mendorong penguatan tata kelola Barang Milik Daerah (BMD) melalui penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang komprehensif. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum dalam mewujudkan pengelolaan aset daerah yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel.

Anggota Pansus 21 DPRD Kota Bandung, Erick Darmajaya, menegaskan bahwa penyusunan Raperda tentang tata kelola Barang Milik Daerah perlu dilakukan secara menyeluruh agar dapat menjawab berbagai persoalan yang selama ini berpotensi muncul dalam pengelolaan aset daerah.

Menurutnya, regulasi yang jelas diperlukan untuk meminimalkan kesalahan administrasi, mencegah potensi penyimpangan, serta mengantisipasi berbagai persoalan teknis di lapangan yang dapat memicu konflik di tengah masyarakat.

Ia berharap, pembahasan Raperda melalui Pansus 21 dapat menghasilkan aturan yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dengan adanya regulasi tersebut, pengelolaan aset milik Pemerintah Kota Bandung diharapkan semakin tertata, memiliki kejelasan prosedur, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Upaya ini menjadi bagian dari langkah memperkuat tata kelola pemerintahan daerah, sekaligus memastikan aset daerah dapat dikelola secara optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Bandung.