BANDUNG – Penataan dan optimalisasi pengelolaan aset daerah dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung. Wakil Ketua II DPRD Kota Bandung, Dr. H. Edwin Senjaya, menegaskan bahwa aset milik pemerintah harus dikelola secara tertib, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi daerah.
Hal tersebut disampaikan Edwin dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Barang Milik Daerah (BMD) yang tengah dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus) 21 DPRD Kota Bandung.
Menurut Edwin, pengelolaan aset daerah hingga saat ini masih menghadapi sejumlah persoalan. Di antaranya ketidakjelasan status kepemilikan, pemanfaatan aset yang belum maksimal, hingga potensi pendapatan daerah yang belum tergarap secara optimal.
Bahkan, potensi kehilangan pendapatan daerah dari pengelolaan aset tersebut diperkirakan mencapai lebih dari Rp1 triliun.
“Melalui Raperda ini, kita berharap pengelolaan aset daerah bisa semakin tertib, transparan, dan akuntabel. Jangan sampai aset yang dimiliki pemerintah justru tidak memberikan kontribusi optimal bagi pendapatan daerah,” menjadi salah satu poin penting dalam dorongan Edwin terhadap pembenahan tata kelola BMD.
Raperda yang terdiri dari 197 pasal tersebut diharapkan mampu menghadirkan landasan hukum yang lebih kuat dalam pengelolaan Barang Milik Daerah. Selain memberikan kepastian hukum, regulasi ini juga diharapkan dapat mendorong pemanfaatan aset secara produktif sehingga berkontribusi terhadap peningkatan PAD Kota Bandung.
Di sisi lain, DPRD Kota Bandung juga tengah membahas sejumlah Raperda lainnya melalui beberapa panitia khusus. Di antaranya Pansus 19 yang membahas Pengarusutamaan Gender, Pansus 20 terkait Rumah Susun, serta Pansus 22 mengenai PDAM.
Edwin berharap seluruh Pansus dapat menyelesaikan pembahasan sesuai target waktu yang telah ditetapkan. Ia menekankan, setiap regulasi yang dihasilkan harus mampu menjawab kebutuhan daerah dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Dengan pembenahan tata kelola aset daerah, Pemerintah Kota Bandung diharapkan tidak hanya memiliki aset secara administratif, tetapi juga mampu mengoptimalkannya sebagai sumber pendapatan dan salah satu penggerak pembangunan kota.















