BANDUNG — Wali Kota Bandung Muhammad Farhan akan bertolak ke Jakarta pada Kamis (19/6/2025) untuk menemui pihak pemerintah pusat.
Tujuannya jelas: menagih kejelasan atas proyek jembatan layang (fly over) Nurtanio yang hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda kelanjutan.
Fly over yang berada di kawasan utara Kota Bandung itu sebelumnya digadang-gadang bisa mengurai kemacetan.
Namun sejak dihentikan akhir 2024, kondisi di sekitar proyek justru semakin semrawut.
“Ada satu titik di Kota Bandung yang sampai sekarang masih misterius, yaitu jembatan layang di daerah Nurtanio. Itu adalah proyek dari pemerintah pusat,” ujar Farhan di Jalan Riau, Senin (16/6/2025).
Farhan mengatakan bahwa dirinya akan langsung menanyakan kepada kementerian terkait mengenai komitmen dan jadwal pasti penyelesaian proyek tersebut.
“Izinkan saya nanti hari Kamis akan menghadap pemerintah pusat untuk menanyakan, apakah akan diselesaikan atau tidak. Kalau mau diselesaikan, kapan?” tegasnya.
Menurut Farhan, keberadaan fly over Nurtanio sangat krusial dalam mendukung mobilitas warga Bandung, apalagi di tengah tekanan lalu lintas yang kian padat.
“Kita itu dicap sebagai kota paling macet sedunia. Maka kita bertanya, kenapa? Salah satunya ya karena proyek seperti jembatan layang Nurtanio ini belum beres-beres,” ucapnya.
Ia juga menggarisbawahi bahwa akar persoalan kemacetan di Bandung bukan hanya soal jumlah kendaraan yang mencapai 5,5 juta unit, tapi juga ketertinggalan infrastruktur transportasi.
Meski proyek tersebut merupakan wewenang pemerintah pusat, Farhan menilai masyarakat tidak peduli siapa yang bertanggung jawab.
Yang mereka butuhkan adalah penyelesaian nyata.
“Masyarakat kan enggak mau tahu, pokoknya pemerintah, yang penting beres. Maka kami tidak akan mengatakan bahwa itu masalah pusat atau bukan. Tapi sebagai pemerintah kota, kami akan bertanya langsung,” ungkapnya.
Dengan komunikasi yang lebih aktif ke pusat, Farhan berharap Kota Bandung bisa mendapat prioritas dalam proyek-proyek strategis nasional yang berdampak langsung pada kehidupan warganya.