Bandung – Museum Sri Baduga berdiri pada tahun 1974 atas gagasan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat, Aang Kunaefi. Dengan berbagai dinamika, sehingga pada tanggal 5 Juni 1980, museum ini akhirnya diresmikan dengan nama Museum Negeri Provinsi Jawa Barat oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Dr Daoed Joesoef.
Dilansir dari berbagai sumber, pada tahun 1990, terjadi perubahan nama kembali menjadi Museum Sri Baduga.
Berita Terkait
Pemberian nama museum ini, diambil dari nama seorang Raja Agung Kerajaan Sunda beragama Hindu yakni Prabu Siliwangi III yang bergelar Sri Baduga Maharaja Ratu Haji berdasarkan isi tulisan pada Prasasti Batutulis. Sri Baduga, memerintah Pakwan Pajajaran selama tahun 1482-1521 masehi.
Museum yang terletak di Jalan BKR Nomor 185, Kelurahan Pelindung Hewan Kecamatan Astanaanyar ini dulunya merupakan kantor Kawedanan Tegallega untuk mengurus urusan adminstrasi di Kota Bandung.
Dengan luas tanah 8.030 meter persegi ini, memiliki bentuk bangunan model tradisional khas Jawa Barat yaitu rumah panggung beratap suhunan panjang yang dipadukan dengan gaya arsitektur modern.
Pada tahun 2002, Museum Sri Baduga dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Barat. Tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan pengumpulan, perawatan, penelitian, penyajian benda tinggalan sejarah alam, budaya Jawa Barat serta bimbingan edukatif kultural.
Museum Sri Baduga memiliki koleksi yang mencakup berbagai jenis artefak, lukisan, dan benda-benda bersejarah yang mencerminkan kekayaan budaya dan sejarah Sunda.
Di antara koleksi uniknya adalah pakaian tradisional Sunda, alat musik tradisional, senjata kuno, kerajinan tangan, ukiran kayu, dan lukisan-lukisan berharga.
Koleksi museum yang telah dihimpun hingga tahun 2017 berjumlah 6.979 buah. Koleksi tersebut dikelompokkan ke dalam 10 (sepuluh) klasifikasi, yaitu geologika/geografika, biologika, etnografika, arkeologika, historika, numismatika/heraldika, filologika, seni rupa, keramologika, dan teknologika
Penamaan museum Sri Baduga ini, kemudian ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 02223/0/1990 Tanggal 4 April 1990.
