BANDUNG — Berbagai persoalan pendidikan di Kota Bandung menjadi sorotan dalam diskusi antara anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung bersama DPD RI Provinsi Jawa Barat di Kantor DPD RI Provinsi Jawa Barat, Rabu 6 Mei 2026.
Dalam pertemuan tersebut, anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung, Soni Daniswara dan Aswan Asep Wawan membahas berbagai tantangan pendidikan di Jawa Barat dan Kota Bandung bersama anggota DPD RI Jawa Barat, pakar pendidikan, serta perwakilan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat.
Berita Terkait
Soni Daniswara mengatakan, kesiapan infrastruktur pendidikan di Kota Bandung masih menjadi tantangan besar, terutama menjelang penerapan kebijakan baru pada tahun ajaran 2025–2026.
Menurutnya, keterbatasan ruang kelas hingga persoalan status lahan sekolah masih menjadi masalah yang perlu segera diselesaikan.
“Permasalahan lahan dan keterbatasan ruang kelas ini sangat krusial. Ada sekolah dengan lebih dari seribu siswa, tetapi lahannya masih bermasalah. Jika tidak segera diselesaikan, akan berdampak pada daya tampung siswa baru,” ujarnya.
Soni juga menilai sejumlah kebijakan dari pemerintah pusat belum sepenuhnya mempertimbangkan kesiapan daerah, khususnya terkait pembangunan fasilitas pendidikan.
“Secara logika pembangunan, tidak mungkin dalam waktu tiga bulan bisa membangun gedung sekolah bertingkat lengkap dengan fasilitasnya. Oleh karena itu, kami mendorong agar implementasi kebijakan ini ditunda hingga 2027 agar ada waktu persiapan,” katanya.
Sebagai solusi sementara, DPRD Kota Bandung bersama Pemkot Bandung disebut telah menjajaki kerja sama dengan sekitar 80 sekolah swasta untuk membantu menampung siswa baru.
Sementara itu, Aswan Asep Wawan menilai sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah perlu diperkuat agar persoalan pendidikan bisa ditangani lebih efektif.
Ia juga menyoroti pentingnya dukungan terhadap sekolah swasta sebagai bagian dari solusi pemerataan pendidikan di Kota Bandung.
“Kita harus realistis. Membangun ruang kelas baru membutuhkan biaya besar. Alternatifnya, kita bisa memperkuat kerja sama dengan sekolah swasta agar daya tampung siswa tetap terpenuhi,” ucapnya.
Selain soal ruang kelas, Aswan juga menyoroti distribusi guru yang dinilai belum merata hingga pemanfaatan aset lahan pemerintah yang belum optimal.
“Termasuk penguatan regulasi yang adaptif dan inklusif, peningkatan akurasi data pendidikan, serta penguatan anggaran berbasis hasil. Selain itu, peningkatan akses pendidikan bagi kelompok rentan juga menjadi perhatian utama,” ujarnya.
