BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat membuka opsi penataan ulang pengelolaan bandara dengan mengusulkan skema tukar guling aset antara Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Majalengka dan Bandara Husein Sastranegara di Kota Bandung.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa wacana tersebut bukanlah penjualan saham BIJB Kertajati, melainkan pertukaran aset dengan pemerintah pusat sebagai solusi atas beban anggaran daerah yang terus membesar.
Berita Terkait
“Bukan saham BIJB Kertajati yang dilepas. Pemerintah pusat, dalam hal ini Pak Presiden, melihat ada beban fiskal APBD provinsi yang berat karena setiap tahun harus mengeluarkan biaya operasional,” kata Dedi, seperti dilansir dari laman detik.com pada Jumat (23/1/2026).
Menurut Dedi, hingga kini belum terlihat kepastian Bandara Kertajati dapat beroperasi optimal dan menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutup biaya operasionalnya sendiri.
“Kepastian Kertajati bisa beroperasi dengan baik dan menghasilkan uang untuk operasional itu sampai sekarang belum terlihat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti belum sinkronnya kebijakan transportasi nasional. Di satu sisi, penerbangan diarahkan ke Kertajati, namun di sisi lain Bandara Halim Perdanakusuma tetap beroperasi dan didukung kehadiran Kereta Cepat Whoosh Jakarta–Bandung.
“Ada sesuatu yang aneh. Satu sisi kita dorong ke Kertajati, tapi di sisi lain ada Whoosh, kemudian Halim tetap buka. Ya, orang pasti pilih Halim dibanding Kertajati,” tegasnya.
Berdasarkan kondisi tersebut, Dedi mengusulkan agar kawasan Kertajati dialihkan fungsinya menjadi pusat industri pertahanan dalam negeri. Usulan tersebut, kata dia, mendapat respons positif dari Presiden RI Prabowo Subianto.
“Saya mengusulkan kawasan Kertajati menjadi pusat industri pertahanan dalam negeri. Ini mendapat respons positif, sehingga Presiden memiliki harapan Kertajati menjadi pangkalan TNI Angkatan Udara,” ungkap Dedi.
Ia menyebut komunikasi dengan pemerintah pusat sudah dilakukan, termasuk dengan Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Pertahanan. Saat ini, proses tersebut masih menunggu penentuan opsi akhir.
“Saya sudah bertemu Mensesneg, juga sudah berkoordinasi dengan Menhan, tinggal menunggu opsinya saja,” katanya.
Adapun skema yang diusulkan Pemprov Jabar adalah tukar guling aset. Dalam skema tersebut, aset Bandara Husein Sastranegara, kawasan PT Dirgantara Indonesia (PT DI), dan sekitarnya dikelola oleh Pemprov Jabar, sementara BIJB Kertajati diserahkan kepada pemerintah pusat.
“Opsi saya adalah tukar aset. Husein, PT DI, dan sekitarnya diserahkan ke Pemprov, sedangkan Kertajati diserahkan ke pemerintah pusat,” ujar Dedi.
Menurutnya, pengelolaan Bandara Husein Sastranegara dinilai lebih menjanjikan karena infrastruktur dan pasar sudah terbentuk sejak lama.
“Kita tinggal memperkuat dan memodernisasi Husein. Tidak butuh waktu lama untuk membenahinya. Misalnya, jika landasan pacu ditambah, dalam waktu singkat pasti ramai,” jelasnya.
Dedi kembali menegaskan bahwa skema tersebut murni tukar aset, bukan penjualan.
“Bukan jual aset, tapi tukar. Jadi kita mengelola Husein, Kertajati diserahkan ke pusat,” tegasnya.
Terkait perbedaan nilai aset antara kedua bandara, ia menyebut hal tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme penilaian aset.
“Tinggal dihitung saja, kan nilai aset di Bandung berbeda. Itu bisa dihitung lewat appraisal, gampang karena ini urusan sesama pemerintah,” ucapnya.
Saat ditanya soal waktu realisasi, Dedi menyatakan masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat.
“Saya menunggu pusat. Namun dari Mensesneg sudah ada sinyal, saya sudah diminta bertemu dengan salah satu direktur di sana,” pungkasnya.
