BANDUNG — Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, berkomitmen untuk meringankan beban masyarakat terkait tunggakan iuran BPJS Kesehatan.
Ia memastikan pemerintah tengah menyiapkan langkah konkret agar seluruh peserta bisa kembali menikmati layanan kesehatan tanpa terbebani utang iuran yang sudah menumpuk.
Berita Terkait
“Saya sedang terus berusaha agar tunggakan utang seluruh peserta BPJS ini segera dibebaskan,” ujar Cak Imin dalam keterangan pers, yang dilansir dari laman Kompas.com pada Kamis (2/10/2025). Ia menargetkan kebijakan ini bisa terealisasi pada November 2025.
“Jadi, tidak dianggap utang lagi. Semoga sukses bulan depan ini. Setelah tunggakan dilunasi oleh pemerintah, maka semua peserta bisa memulai iuran baru,” lanjutnya.
Menurut Cak Imin, langkah ini merupakan bagian dari agenda besar pemerintah dalam memperkuat jaring pengaman sosial, khususnya bagi masyarakat rentan.
“Ini bentuk kehadiran negara. Jangan sampai rakyat kecil tidak bisa mengakses layanan kesehatan hanya karena ada tunggakan lama,” tegasnya.
Namun, ia juga menekankan bahwa pembebasan tunggakan bukan berarti peserta lepas dari tanggung jawab. “Setelah masalah tunggakan selesai, kita dorong kesadaran iuran yang baru agar sistem ini bisa berkelanjutan,” ujarnya.
Cak Imin berharap rencana kebijakan ini menjadi harapan baru bagi jutaan peserta BPJS yang selama ini terkendala akses layanan kesehatan akibat status kepesertaannya nonaktif.
