BANDUNG – Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Diskar PB) Kota Bandung, Dadang Iriana mengatakan bahwa insiden kebakaran pada 2020 Mengalami penurunan dibandingkan 2019.
Dadang pun memastikan pihaknya telah berupaya terus memberikan pelayan yang maksimal kepada masyarakat.
Menurutnya, pelayanan tersebut dapat dilihat dari penurunan jumlah kebakaran yang terjadi selama satu satu tahun terakhir.
“Terus terang kebakaran tahun 2019 sebanyak 279 lalu di 2020 terjadi penurunan di bawah 200, yaitu 172,” kata Dadang di Mako Diskar PB, Jl Sukabumi Kota Bandung, Rabu (17/3/2021).
Sebelumnya, Walikota Bandung oded m danial meminta diskar PB kota Bandung untuk lebih profesionalisme dikarenakan tugasnya akan semakin berat.
Namun, tuntutan profesionalisme itu terbentur dengan anggaran yang diterima. Dadang mengaku kecewa dengan anggaran Diskar PB untuk tahun 2021.
Dadang mengklaim anggaran yang diberikan tidak mencukupi untuk biaya operasional Diskar PB.
“Tahun ini hanya Rp10 miliar, itu enggak keseluruhan, gaji PHL aja Rp14 miliar, perawatan, dan yang lain-lain akhirnya standar pelayanan kita juga menurun, operasional saja Rp10 miliar untuk dnid dan yang lain-lain,” singgungnya.
“Kan ini tidak bisa, dituntut profesional mandiri, tapi anggaran sangat terbatas sangat sulit,” tegas Dadang.
Dadang juga memaparkan terkait sarana prasarana Diskar PB yang butuh perbaikan bahkan penggantian. penggantian, dan beroperasional.
“Kami repot untuk menganggarkan, untuk pengaman diri, saya tegaskan, baju apd gantian, kemarin kebakaran saya suruh masuh, mereka bilang pak oksigennya terbatas, tidak ada, harus nunggu, harus ngisi dulu, alat penyedot asap sampai mogok, sekarang tinggal 25 unit 8 rawat jalan, 3 rusak berat, efektif cuma 15 mobil, untuk se kota bandung, untuk tempur sulit. Idealnya minimal harus 30. Yang jelas ini harus ada penambahan kendaraan baru, kan ini sudah tua, khawatir, selain kita juga korban, kita juga kalau rem blong kan nabrak orang, nyawa,” paparnya.
Dadang mengungkapkan, sarana pra sarana Diskar PB saat ini dinilai dalam kondisi memprihatinkan. Menurutnya, peralatan yang dimiliki Diskar PB begitu terbatas bahkan tidak cukup untuk menutupi kebutuhan anggota saat bertugas.
“Alat-alat untuk penyelamatan ini jangankan untuk menyelamatkan orang lain, mengamankan diri sudah tidak ada, oksigen terbatas, alat-alat untuk mengukur gedung saja sampai pinjam, kemudian baju penahan api untuk masuk ke dalam gedung juga harus gantian sama anggota yang lain,” ujar Dadang.
“Selang itu tidak abadi, dalam satu tahun itu rusak ada masanya, harus beli lagi, sekarang anggaran untuk beli solar tidak ada, membeli sepatu untuk pengaman apd juga tidak ada, alat-alat untuk pengaman diri itu semua tidak ada untuk penganggaran tahun ini, ini sudah dua tahun tidak teranggarkan,” jelasnya.
Untuk itu, Dadang meminta tim Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (BAPPELITBANG) sebagai pemeriksa usulan anggaran dapat memahami kondisi tersebut. Dengan demikian, kebutuhan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat benar-benar terealisasi sesuai kebutuhan.
“Tapi terus terang, Tim Bapelitbang yang mengolah anggaran ini tidak paham terhadap tupoksi diskar PB Kota Bandung, kenapa tidak paham,” cetusnya.
“Ya saya khawatir petugaslah, anggota kami ada yang cacat seumur hidup ada dua orang, yang meninggal dua orang mereka bertaruh nyawa, jadi harus paham tim bapelitbang, karena yang mengolah itu bapelitbang,” pungkas Dadang.