BANDUNG — Wali Kota Bandung, Farhan, menegaskan keseriusannya dalam menata kawasan Alun-Alun Kota Bandung agar makin bersih, aman, dan nyaman.
Menurutnya, kawasan ini adalah wajah utama kota yang harus jadi contoh penataan untuk wilayah lain.
“Saya sering dibilang ‘Wali Kota Alun-Alun’ karena memang saya tinggal di sana. Jadi saya harus pastikan tiga camat yang menaungi wilayah ini — Regol, Sumur Bandung, dan Lengkong — bekerja optimal,” ungkap Farhan saat diwawancarai wartawan.
Ia menyebut bahwa Alun-Alun bukan hanya ruang publik biasa, tapi juga kawasan strategis yang diapit Masjid Raya, rumah dinas wali kota, dan pusat-pusat sejarah hingga keuangan.
“Kalau kita bisa menjaga Alun-Alun tetap bersih dan tertib, insya Allah kawasan lain akan ikut tertular semangatnya,” tambahnya.
Upaya penataan ini juga menyentuh kawasan lain seperti Astanaanyar yang rawan premanisme, hingga rencana belajar dari pengelolaan PKL di Jalan Lengkong Kecil yang dinilai berhasil.
“Nanti kita coba ngobrol bagaimana pola PKL di Lengkong Kecil bisa diduplikasi ke tempat lain,” katanya.
Soroti Bangunan Liar & Trotoar yang Disewakan RW
Farhan juga menyoroti fenomena bangunan liar di atas trotoar dan sungai. Salah satu yang menarik perhatiannya adalah praktik menyewakan trotoar oleh oknum RW.
“Saya tanya aja, siapa tahu Pak RW punya sertifikat kepemilikan trotoar. Kalau ada, saya hormati secara hukum. Tapi kalau nggak punya, ya kita tindak,” tegasnya.
Ia juga mengungkap adanya bangunan di atas sungai yang tidak bisa dibongkar karena masuk cagar budaya. Untuk itu, Farhan akan menggandeng Tim Ahli Cagar Budaya dan komunitas heritage untuk mencarikan solusi.
Gober Harus Naik Gaji, Bukan Cuma Naikin Standar
Dalam misi menjaga kebersihan kota, Farhan menyoroti pentingnya menaikkan kesejahteraan petugas Gober (Gojeg Bersih). Saat ini, gaji harian mereka hanya sekitar Rp42.000 per hari untuk kerja 8 jam.
“Agak kurang manusiawi ya. Saya ingin menaikkan honor mereka dan menambah jumlah Gober. Bandung nggak bisa bersih kalau tenaga kebersihannya masih dipandang sebelah mata,” ucapnya.
Farhan menyebut idealnya honor Gober mengikuti standar UMR. Namun ia realistis bahwa anggaran saat ini belum memungkinkan.
Maka itu, ia mempertimbangkan memanfaatkan skema padat karya dari Disnaker untuk menambah lapangan kerja sambil membantu kebersihan kota.
“Kalau ada strategi fiskal yang memungkinkan Gober digaji Rp4 juta seperti di jalan Pasteur zaman provinsi, saya akan ikuti,” ujarnya.