BANDUNG — Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menunjukkan kepeduliannya terhadap kondisi petugas kebersihan harian lepas atau Gober (Gojeg Beresih) yang selama ini menerima honor minim.
Saat meninjau kawasan Alun-Alun Kota Bandung pada Jumat (18/4), ia menyatakan rencana untuk menaikkan honor Gober sekaligus menambah jumlah petugas di lapangan.
“Saya sangat prihatin karena honor pekerja harian lepas seperti Gober itu hanya Rp40 ribu per hari, untuk delapan jam kerja. Jauh banget,” ujar Farhan.
Menurutnya, nominal tersebut tidak sebanding dengan beban kerja yang dijalani para Gober, terutama di wilayah padat aktivitas seperti pusat kota.
“Kami akan perjuangkan untuk menaikkan honor para Gober dan menambah jumlah petugasnya. Kita tidak bisa hanya mengandalkan alat, manusia juga harus dimaksimalkan,” tegasnya.
Farhan juga menyebut bahwa idealnya para Gober menerima upah setara UMR.
Namun, kondisi anggaran saat ini membuat hal tersebut belum bisa direalisasikan sepenuhnya.
“Kalau berdasarkan aturan, seharusnya honor Gober itu UMR. Tapi kayaknya anggaran kita belum mampu. Kita akan kejar standar itu, minimal mendekati, sambil kita hitung strategi fiskalnya,” ungkapnya.
Sebagai referensi, ia menyebut ada usulan pemberian honor sekitar Rp4 juta per bulan bagi petugas kebersihan di Jalan Pasteur.
Usulan itu sedang dalam proses kajian, dan jika dianggap layak secara fiskal, akan diberlakukan secara lebih luas.
Fokus Alun-Alun Bukan Berarti Abaikan Wilayah Lain
Wali kota yang tinggal di kawasan Pendopo ini juga menanggapi kritik yang menyebut dirinya terlalu fokus pada area pusat kota, terutama Alun-Alun Bandung.
“Kami banyak mendapat kritikan. Disebut wali kota alun-alun dan sebagainya. Namun tidak apa-apa, mau bagaimana lagi, sebab kami tinggal di Pendopo dan daerah alun-alun,” katanya sambil tersenyum.
Farhan menegaskan bahwa kehadiran intens di kawasan Alun-Alun adalah bagian dari tanggung jawab langsung.
Ia memastikan tiga kecamatan yang berada di area tersebut, yaitu Sumur Bandung, Regol, dan Astanaanyar, terus memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Farhan juga mulai melirik penataan wilayah Astanaanyar, termasuk permasalahan premanisme dan keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL).
“Kami juga sudah mulai menyentuh daerah Astanaanyar. Untuk premanisme, kami akan lihat lebih lanjut. Tapi pengelolaan PKL di Jalan Lengkong Kecil bagus sekali. Nanti kita coba ngobrol, bisa jadi itu jadi contoh,” ucapnya.
Trotoar Disewakan? Farhan Siap Tindak Tegas
Farhan juga menyoroti praktik penyewaan trotoar oleh oknum RW yang disinyalir menyewakan lahan untuk kepentingan usaha.
“Siapa tahu Pak RW itu punya sertifikat kepemilikan trotoar. Kalau memang ada, saya hormati. Tapi kalau tidak punya, ya tolong dihentikan,” katanya dengan nada serius.
Ia mengakui bahwa secara umum kondisi trotoar di Kota Bandung masih tergolong layak, tetapi tetap membutuhkan perhatian khusus, terutama dalam aspek pendanaan dan perawatan berkala.