BANDUNG — Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, bersama seluruh kepala daerah dan ketua DPRD se-Jawa Barat, menyatakan komitmen untuk membangun pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang digelar di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu, (4/6/2025).
Berita Terkait
Forum tersebut dipimpin oleh Pj Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dan dihadiri jajaran kepala daerah serta Ketua DPRD se-Jabar.
Dalam deklarasinya, mereka menegaskan lima poin penting sebagai bentuk keseriusan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Pertama, seluruh kepala daerah bersepakat untuk menjalankan tugas secara jujur, bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel.
Kedua, mereka berkomitmen menjunjung tinggi integritas lembaga serta kepemimpinan yang bersih.
Ketiga, dalam proses perencanaan dan penganggaran APBD, para pemimpin daerah berjanji untuk menghindari intervensi pihak manapun dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
Keempat, penguatan fungsi pengawasan akan terus dilakukan guna menjamin terciptanya sistem pemerintahan yang bersih.
Kelima, seluruh kepala daerah menyatakan siap bersinergi dengan berbagai pihak dalam upaya pemberantasan korupsi, baik secara preventif maupun melalui penegakan hukum.
Komitmen tersebut turut disaksikan oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Bahtiar Pujianto Purnama. Dalam pernyataannya, Bahtiar menekankan pentingnya implementasi nyata atas deklarasi tersebut.
“Kami mengapresiasi langkah komitmen ini. Tapi lebih dari sekadar pernyataan, yang kita butuhkan adalah implementasi konkret di lapangan. KPK siap mendampingi dan mengawasi,” ujar Bahtiar.
Sementara itu, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyatakan tekad untuk menjadikan komitmen antikorupsi ini sebagai landasan dalam seluruh aspek pengambilan keputusan di lingkup Pemkot Bandung.
“Bandung harus menjadi contoh. Tidak boleh ada ruang abu-abu dalam pengelolaan APBD. Kami akan terus perkuat sistem pengawasan internal, termasuk lewat digitalisasi dan pelibatan masyarakat,” tegas Farhan.
Langkah ini sekaligus menandai keseriusan para pemimpin di Jawa Barat untuk memperbaiki sistem birokrasi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan.
