BANDUNG — Pemerintah Kota Bandung makin serius menjaga keamanan digital demi melindungi data pribadi warganya. Komitmen ini disampaikan langsung oleh Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, dalam talkshow bertajuk “Jaga Data, Jaga Kota! Membangun Bandung yang Aman secara Digital”, yang digelar Jumat, (1/8/2025).
“Sekarang hampir semua layanan publik di Bandung sudah berbasis digital. Masyarakat bayar pajak, urus administrasi, hingga akses layanan sosial semuanya lewat internet. Maka data pribadi mereka harus benar-benar kita jaga,” ujar Erwin.
Berita Terkait
Erwin menegaskan, Pemkot Bandung tidak hanya membangun sistem yang efisien, tetapi juga sistem yang aman.
Menurutnya, kebocoran data bisa merugikan masyarakat sekaligus meruntuhkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Kami membangun sistem yang tak hanya efisien, tapi juga aman. Pemerintah harus hadir dan melindungi masyarakat, termasuk di ruang digital,” tegasnya.
Tak hanya soal sistem, Pemkot juga mendorong literasi digital bagi masyarakat.
Edukasi diberikan lewat seminar, sosialisasi, kampanye media sosial, hingga materi pembelajaran di sekolah-sekolah.
“Pegawai Pemkot juga harus jadi teladan. Mereka harus tahu cara membuat password yang kuat, tidak sembarang klik tautan, dan paham risiko serangan digital. Edukasi ini harus menjadi budaya kerja,” jelas Erwin.
21 Perangkat Daerah Kantongi Sertifikasi Keamanan
Sebagai langkah nyata, saat ini 21 perangkat daerah di Kota Bandung sudah mengantongi Sertifikasi ISO 27001 standar internasional untuk sistem manajemen keamanan informasi.
“Ini adalah bukti nyata bahwa kami serius menjaga keamanan data warga. Standar ini membantu setiap perangkat daerah memahami cara melindungi informasi penting agar tidak bocor atau disalahgunakan,” ujar Erwin.
Namun, ia mengakui tantangan terbesar bukan hanya teknologi, melainkan kesadaran masyarakat yang masih rendah.
Banyak orang masih menganggap keamanan digital hanya tugas tim IT.
“Padahal, insiden justru sering muncul dari kesalahan pengguna biasa, seperti klik tautan mencurigakan atau memakai password lemah,” ungkapnya.
Di sisi lain, keterbatasan SDM dan infrastruktur juga menjadi perhatian.
Untuk itu, Pemkot terus menjalin kolaborasi dengan lembaga nasional seperti BSSN dan komunitas teknologi.
Diskominfo Siapkan “Pasukan Digital” Kota Bandung
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, Yayan Ahmad Brilyana, menjelaskan sejumlah strategi konkret yang telah dijalankan.
Salah satunya adalah penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada dokumen-dokumen penting seperti Kartu Keluarga, akta kelahiran, dan surat perizinan.
“Tanda tangan elektronik tidak hanya memudahkan layanan, tapi juga melindungi dokumen agar tidak dimanipulasi,” jelas Yayan.
Diskominfo juga rutin melakukan IT Security Assessment (ITSA) sebagai pengecekan awal terhadap aplikasi sebelum resmi digunakan oleh publik. Hal ini untuk memastikan tidak ada celah keamanan sejak awal.
“Lebih baik mencegah daripada mengobati. Dengan begitu, aplikasi layanan publik bisa dipakai dengan aman oleh masyarakat,” imbuhnya.
Guna menghadapi dinamika teknologi dan ancaman siber, audit rutin terhadap Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) juga terus dilakukan.
Yayan menyamakan audit ini layaknya servis berkala pada kendaraan.
Sebagai langkah pertahanan terdepan, Kota Bandung kini memiliki tim cepat tanggap bernama BandungKota-CSIRT (Computer Security Incident Response Team).
Tim ini bertugas memantau sistem digital, melakukan mitigasi, dan berkoordinasi dengan lembaga nasional saat terjadi insiden.
“CSIRT ini bisa dibilang pasukan khusus untuk ruang digital. Mereka memantau sistem, menyiapkan langkah mitigasi, dan bekerja sama dengan lembaga nasional jika diperlukan,” pungkas Yayan.
