BANDUNG — Satu tahun kepemimpinan Kota Bandung di bawah Wali Kota Muhammad Farhan menjadi fase awal penataan fondasi pembangunan. Memasuki tahun kedua, arah kebijakan mulai difokuskan pada penguatan dampak nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Farhan menegaskan, seluruh proses pembangunan dijalankan berbasis data agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai kebutuhan warga.
“Kota Bandung terus bergerak, dari perencanaan menuju pelaksanaan, dari kebijakan menuju aksi nyata. Setiap langkah pembangunan kami dasarkan pada data, agar kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kondisi riil kota,” ujarnya.
Pada awal masa kepemimpinan, Kota Bandung menghadapi sejumlah tantangan mendasar. Inflasi tercatat di angka 2,69 persen, lebih dari 18.000 titik penerangan jalan umum (PJU) dalam kondisi rusak, sekitar 112.000 warga menganggur, serta 27,2 persen rumah tangga belum memiliki septic tank standar. Persoalan sampah dan sanitasi pun menjadi perhatian utama.
Menjawab kondisi tersebut, Pemkot Bandung memperkuat fondasi kebijakan berbasis data melalui program Layanan Catatan Informasi RW (LACI RW). Survei dilakukan hingga tingkat RT dan RW, menjangkau hampir 9.900 RT di seluruh kota.
“Dari sinilah pembangunan Kota Bandung dimulai: bukan dari asumsi, melainkan dari data yang jujur dan kenyataan yang dihadapi warga setiap hari,” kata Farhan.
Implementasi pembangunan di tingkat kewilayahan dijalankan melalui Program Prakarsa Bandung Utama. Sepanjang 2025, program ini menjangkau 151 RW di 30 kecamatan dengan lebih dari 1.000 kegiatan dan realisasi anggaran mencapai 96 persen.
Sebanyak 697 RW tercatat aktif mendorong pembangunan lokal, diperkuat dengan kembali aktifnya siskamling.
Dari sisi ekonomi, analisis desil menunjukkan pertumbuhan signifikan pada kelompok desil menengah atas, dengan tambahan 4.994 keluarga baru di desil 6–10 pada periode September 2025 hingga Februari 2026.
Sementara di bidang ketenagakerjaan, penempatan kerja sepanjang 2025 mencapai 5.207 orang melalui berbagai skema, mulai dari PKWT, job fair, magang, hingga penempatan internasional.
Memasuki tahun kedua, Farhan menyatakan fokus utama pembangunan diarahkan pada perluasan dampak melalui tiga pilar kebijakan.
“Satu tahun pertama adalah fase menata fondasi, dan satu tahun ke depan adalah fase penguatan dan perluasan dampak,” ujarnya.
Pilar pertama menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur strategis, dengan target 100 persen Open Defecation Free (ODF), akses air aman, zero slum area, reduksi titik genangan hingga 40 persen, serta kemantapan jalan mencapai 95 persen. Infrastruktur juga diarahkan sebagai stimulus ekonomi melalui program padat karya.
Pilar kedua berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi rakyat. Transformasi UMKM, penguatan sektor pariwisata, serta strategi inklusivitas ekonomi menjadi kunci untuk menekan ketimpangan dan mendorong pertumbuhan yang lebih merata.
Adapun pilar ketiga menargetkan penguatan sektor ketenagakerjaan, dengan sasaran 5.000 sertifikasi kompetensi per tahun, tingkat penyerapan tenaga kerja 92 persen, serta perlindungan penuh bagi pekerja rentan.
“Satu tahun pertama adalah fase menata fondasi, dan satu tahun ke depan adalah fase penguatan dan perluasan dampak,” tutur Farhan.
Memasuki tahun kedua, arah pembangunan Bandung kini tak hanya menjaga capaian, tetapi memastikan dampaknya semakin terasa hingga tingkat RT dan RW, sejalan dengan visi Bandung Utama.
