BANDUNG – Aksi hacker Bjorka, yang terus mempublikasikan keberhasilan dirinya meretas sejumlah akun dan data-data pemerintah, memang memprihatinkan.
Apalagi dengan sombongnya, sang hecker terus mengancam-ngancam pejabat publik di negara kita, akan membuka data-data yang berhasil dia retas ke publik.
Mereka bahkan menganggap apa yang dia sampaikan seolah menjadi kebenaran absolut, yang harus diterima siapapun. Namun, hecker Bjorka yang menyebut peretas internasional diduga dikendalikan operator di dalam negeri.
Tentu saja, aksi gila hacker Bjorka tidak bisa kita terima. Tidak ada seorangpun yang boleh memonopoli kebenaran, dan menyatakan pihak lain sebagai kelompok yang salah.
Melalui laman resminya pada Selasa (13/9/2022), Polri menyebut bahwa negara tidak boleh kalah oleh siapapun dan seberapapun hebat hecker tersebut. Apalagi, aksi peretasan sejatinya melanggar undang-undang.
Langkah Presiden Jokowi yang mengajak BIN dan Polri, untuk bersama-sama institusi penerintah lainnya, melawan Bjorka harus kita dukung.
Pakar komunikasi, Rahmat Edi Irawan menyebut, “Kedaulatan negara harus ditegakkan, jangan sampai kita menyerah dengan serangan hecker. Kita harus bisa melawan siapapun yang mempermalukan negara kita,” demikian kata Doktor Komunikasi Binus University Jakarta ini.
Sebagaimana diketahui, belakangan ini hacker Bjorka membuat kehebohan di Indonesia karena menyebarkan data pribadi warga Indonesia, termasuk sejumlah pejabat tingginya.
Data pribadi yang disebarnya meliputi nomor telepon, nama, jenis kelamin, NIK, nomor Kartu Keluarga, alamat, tempat tanggal lahir, pekerjaan, pendidikan terakhir, golongan darah.