BANDUNG – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui pembangunan kereta ringan (Light Rail Transit/LRT) Bandung Raya rute Utara-Selatan Kota Bandung.
Kabar ini disampaikan langsung oleh Penjabat Guber Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin.
Kata PJ Gubernur Jabar itu, tersebut akan mengambil rute antara Babakan Siliwangi – Leuwipanjang.
Bey menyebut LRT tersebut membutuhkan biaya hampir Rp11 triliun. Namun ia memastikan tidak akan menggunakan dana dari APBD Provinsi Jawa Barat.
Bahkan anggaran tersebut sudah disetujui oleh Presiden Jokowi, hanya tinggal Pemprov Jabar menyiapkan teknis detil yang disebutnya telah banyak dilakukan. Untuk itu, Bey menginginkan peletakan batu pertama bisa untuk segera dilakukan.
“Babakan Siliwangi ke Leuwi Panjang yang awal. Yang pasti bukan APBD, ya mungkin mudah-mudahan APBN bisa,” kata Bey Machmudin, melansir dari Antara.
“Saya ingin ‘ground breaking’ segera dilakukan, karena studi sudah terlalu banyak ya. Jadi tinggal “ground breaking’, dan kemarin Presiden Joko Widodo dengan anggaran Rp10,9 triliun sudah menyetujui, tinggal di teknis detil yang harus disiapkan,” lanjut Bey.
Saat ini Pemprov Jabar tengah menyiapkan studi supaya proyek itu bisa segera dimulai pembangunan dalam waktu dekat.
“Segera diajukan studinya untuk LRT, walaupun sudah banyak dilakukan, dengan teknologi yang digunakan yang terbaik,” paparnya, melansir dari cnnindonesia.com.
“Mudah-mudahan tahun depan bisa groundbreaking. Jadi tidak hanya studi terus, karena pemecahan kemacetan di Bandung harus ada,” harapnya.
Sementara itu, Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Barat menyebut bahwa pembangunan kereta Lintas Raya Terpadu (LRT) di Bandung Raya ditargetkan mulai dibangun pada 2027.
“Target kalau dari timeline kita itu pada 2027 atau 2028 mulai konstruksi,” kata Kadishub Jabar, Koswara, mengutip dari CNN Indonesia.
Koswara memaparkan bahwa jalur LRT nantinya mulai dibangun dengan dua koridor prioritas yakni rute Tegalluar-Leuwipanjang dan Leuwipanjang-Dago dengan menghabiskan dana mencapai Rp26 triliun.
“Jadi kurang lebih bisa Rp13 triliun untuk satu koridor termasuk infrastruktur dan sarananya,” ujar Koswara.
Sumber: Antara, CNN Indonesia
