BANDUNG — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung resmi membentuk Satgas Reaksi Cepat Terpadu untuk mempercepat penanganan berbagai persoalan masyarakat di tingkat wilayah.
Langkah ini diumumkan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan dalam peringatan Hari Tani Nasional 2025 di Pendopo Kota Bandung, Rabu (24/9/2025).
Berita Terkait
Farhan menegaskan, satgas akan bergerak langsung ke lapangan dengan melibatkan camat, lurah, hingga seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
“Satgas cepat terintegrasi ini akan turun langsung ke kecamatan dan kelurahan. Semua OPD terlibat, tidak ada lagi kerja sektoral. Masalah sekecil apa pun harus ditangani secara struktural,” kata Farhan.
Satgas ini tidak hanya merespons aduan masyarakat, tetapi juga memantau, mengantisipasi, dan menyelesaikan persoalan yang muncul di tingkat RT dan RW.
Sasar 1.597 RW
Farhan menyebut, satgas ditargetkan menyisir seluruh 1.597 RW di Kota Bandung selama masa kepemimpinannya. Kunjungan ke wilayah bukan sekadar mendengar keluhan, melainkan juga memetakan potensi ekonomi, sosial, hingga kualitas sumber daya manusia.
“Dalam setiap kunjungan, kita ingin melihat peluang ekonomi, masalah sosial, sampai kondisi SDM di wilayah itu. Jadi bukan potensi politik yang dicari, melainkan potensi yang bisa meningkatkan kesejahteraan warga,” ujarnya.
Pemerataan Pembangunan
Menurut Farhan, satgas hadir untuk memastikan pembangunan dirasakan merata. Ia menilai pertumbuhan ekonomi Kota Bandung yang mencapai 5,42 persen lebih tinggi dibanding Jawa Barat maupun nasional tidak boleh hanya dinikmati segelintir orang.
“Jangan sampai pertumbuhan hanya dirasakan orang-orang di puncak gunung kesejahteraan. Satgas ini hadir agar warga di kaki gunung pun bisa merasakan manfaatnya,” tegasnya.
Farhan mencontohkan, pelayanan pendidikan, kesehatan, hingga administrasi kependudukan sering kali masih menyisakan persoalan di lapangan. Dengan adanya satgas, setiap kendala bisa ditangani cepat melalui koordinasi lintas-OPD.
