BANDUNG — Pemerintah Kota Bandung menegaskan komitmennya dalam penanggulangan HIV/AIDS dengan pendekatan yang lebih kolaboratif lintas sektor.
Tak sekadar menjadi fasilitator, Pemkot juga mengambil peran strategis sebagai pengarah kebijakan.
Berita Terkait
“Pemerintah Kota Bandung hadir bukan hanya untuk memfasilitasi, tapi juga memimpin arah kebijakan, menggerakkan kolaborasi, dan memastikan bahwa semua pihak berjalan dalam satu arah yang terintegrasi,” ujar Wali Kota Bandung, Farhan, saat menerima audiensi Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Bandung di Balai Kota, Selasa, (20/5/2025).
Dalam pertemuan tersebut, evaluasi capaian serta strategi penanganan HIV/AIDS di Kota Bandung menjadi bahasan utama.
Farhan menegaskan kesiapan Pemkot dalam menyesuaikan kebijakan dan program untuk memperkuat upaya pencegahan, deteksi dini, edukasi, hingga pengobatan.
“Kami ingin membangun kota yang inklusif, tanpa stigma, dan memberi ruang bagi semua orang untuk hidup sehat dan bermartabat,” tegasnya.
Dari data Kementerian Kesehatan RI, estimasi kasus HIV di Kota Bandung mencapai 10.931 orang.
Kepala Sekretariat KPA Kota Bandung, Maya Verasandi, menyampaikan bahwa sejak tahun 1991 hingga Januari 2025, telah ditemukan 9.784 kasus HIV positif—sekitar 90% dari estimasi tersebut.
Sebanyak 65% atau 6.370 Orang dengan HIV (ODHIV) menjalani pengobatan antiretroviral (ARV) secara rutin, sementara 35% lainnya termasuk dalam kategori Lost to Follow Up (LFU) dan tengah ditelusuri kembali oleh tim pendamping dari LSM.
Adapun 57% ODHIV yang patuh pengobatan berhasil menekan jumlah virus hingga tidak terdeteksi dan tidak berisiko menularkan.
Dalam kesempatan tersebut, KPA Kota Bandung juga mengusulkan beberapa penguatan program, antara lain pengembangan Warga Peduli AIDS (WPA), edukasi HIV untuk kalangan pemuda, serta perluasan kemitraan dengan Karang Taruna dan remaja masjid sebagai langkah strategis menyasar kelompok usia produktif.
Wali Kota Bandung merespons positif seluruh usulan tersebut dan menginstruksikan jajarannya untuk segera menindaklanjuti melalui rencana kerja lintas organisasi perangkat daerah (OPD).
