BANDUNG – Jumlah angka kemiskinan di Kota Bandung semakin meningkat. Tercatat ada sekitar 139.000 warga miskin di Kota Bandung.
Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dari angka tersebut terbilang kenaikan angka kemiskinan mencapai 3.000.
Atas dasar itu, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandung mengadakan program kolaborasi dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan masalah donator.
Bahkan pemerintah juga mempersiapkan anggaran untuk menangani jumlah angka kemiskinan di Kota Bandung.
Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Sosial dan Penanganan Kemiskinan (Dinsosnangkis) Kota Bandung, Tono Rusdiantoro, saat mengisi acara Bandung Menjawab di Taman Dewi Sartika (2/3/2021).
“Khusus untuk Kota Bandung, Alhamdulillah kita sudah berkolaborasi dengan semua pihak, terutama yang berkaitan dengan masalah donator, juga kesiapan anggaran pemerintah Kota Bandung terkait dengan program PMKS,” jelas Tono.
Tono menjelaskan, salah satu program yang digarap oleh Dinas Sosial Kota Bandung juga yaitu Puskesos.
Puskesos adalah pusat kesejahteraan sosial yang berfungsi untuk melayani apapun masalah kesejahteraan social warga di Kota Bandung.
“Jadi di Puskesos ini akan dilengkapi dengan fasilitator, jadi pelayanan pelayanan yang dilakukan oleh puskesos ini yang paling penting adalah terkait data, karena data ini adalah betul-betul harus diperbaiki” jelas Tono.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung juga telah melakukan verifikasi melalui program puskesos ini.
Adapun terkait data kemiskinan di Kota Bandung, data tersebut langsung akan disalurkan ke Kemensos.
Pelayanan dari puskesos yang lainnya yaitu masyarakat yang belum mendapatkan jaminan sosial akan mendapatkan bantuan berbasis DTKS.
Caranya, masyarakat bisa datang ke Puskesos Kelurahan. Melalui Puskesos Kelurahan, petugas puskesos baru akan memverifikasi dan memvalidasi data yang akan langsung dikirimkan ke Kemensos.
Dengan adanya program ini diharapkan tidak akan tersebar lagi data yang simpang siur. Sebab pertanyaan terkait data angka kemiskinan di Kota Bandung dapat terjawab melalui sistem yang ada di Puskesos, yang disebut JPS (Jaring Pengamat Sosial) yang selalu diperbarui data masyarakat yang dapat bantuan dan yang belum dapat bantuan.
“Jadi nanti masyarakat tidak perlu bingung apakah dia masuk dalam data penerima bantuan atau tidak, masyarakat nanti tinggal klik sistem JPS, memasukkan data dan melihat apakah namanya tertera dalam data penerima bantuan atau tidak, jika tidak maka bisa segera mendaftar ke puskesos dengan membawa persyaratan dokumen yang lengkap,” papar Toni.