BANDUNG — Setelah momen Lebaran, arus urbanisasi ke Kota Bandung kembali meningkat seiring dengan banyaknya pemudik yang membawa serta sanak saudara untuk mengadu nasib di kota ini.
Pemerintah Kota Bandung pun mulai memperketat pengawasan terhadap pendatang guna mengendalikan pertumbuhan penduduk yang tidak terdata secara resmi.
Berita Terkait
“Urbanisasi ini selalu terjadi setiap tahun. Berangkat dua, balik bisa lima orang. Karena itu, di setiap pintu masuk kendaraan umum, kami lakukan pemeriksaan dan pelaporan khusus, terutama terkait administrasi kependudukan,” ujar Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, saat meninjau Kebun Binatang Bandung, Selasa, (1/4/2025).
Meskipun pengawasan dilakukan secara ketat, Farhan mengakui masih ada kemungkinan pendatang baru yang lolos dari pemeriksaan.
Oleh sebab itu, pihaknya juga akan melakukan penyisiran ke sejumlah kawasan yang kerap menjadi tempat tinggal sementara bagi para pendatang.
Untuk mengoptimalkan pengawasan, pos-pos pemantauan telah disiagakan di beberapa lokasi strategis seperti terminal dan stasiun.
Langkah ini akan berlangsung hingga H+7 Lebaran atau 8 April 2025.
“Tanggal 8 nanti kita akan mulai mengevaluasi langkah-langkah ini. Kami ingin memastikan bahwa arus masuk pendatang bisa lebih terkendali demi kenyamanan warga Bandung,” tambahnya.
Selain itu, posko pengawasan ini bekerja sama dengan Dinas Perhubungan dan aparat kepolisian untuk memastikan kelancaran arus balik serta mencegah potensi gangguan keamanan di titik-titik rawan.
Keberadaan posko ini diharapkan dapat membantu mendata pendatang yang belum memiliki dokumen resmi sehingga urbanisasi yang tidak terkendali bisa ditekan.
“Kami ingin memastikan bahwa arus balik berjalan lancar, termasuk dalam hal administrasi kependudukan,” tegas Farhan.
Dengan berbagai langkah ini, Pemkot Bandung berupaya menjaga keseimbangan antara mobilitas penduduk dan kenyamanan warga lokal, agar pertumbuhan kota tetap terkendali dan tertata dengan baik.
