BANDUNG – Masyarakat di media sosial tengah memperbincangkan terkait kabar bahwa Prabowo Subianto bakal memangkas subsidi BBM jika terpilih jadi presiden di Pemilu 2024 ini.
Kabar ini mencuat setelah Wakil Ketua Tim Kampanye (TKN) Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno diwawancarai di salah satu media asing.
Namun setelah diklarifikasi oleh Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo menegaskan dirinya sudah mengonfirmasi kabar tersebut kepasa Eddy.
Drajad juga memastikan bahwa Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut tidak pernah menyatakan pemangkasan subsidi energi dan BBM demi program makan siang gratis.
“Saya sudah konfirmasi ke mas Eddy Soeparno, yang bersangkutan tidak pernah mengatakan Prabowo-Gibran akan memangkas subsidi BBM. Apalagi, untuk membiayai program makan siang gratis,” kata Drajad, mengutip dari Kompas.com, Jumat (16/2/2024).
Ia juga membeberkan bahwa Eddy merupakan pimpinan di Komisi VII DPR yang memiliki mitra kerja di sektor energi. Karenanya, kata dia, Sekjen PAN tersebut memahami efisiensi BBM
“Yang bersangkutan (Eddy Soeparno) pimpinan Komisi 7 DPR, jadi tahu betul di mana sumber peningkatan efisiensi subsidi tanpa harus mengurangi subsidi BBM,” katanya.
Ia memastikan bahwa anggaran program makan siang dan susu gratis bukan dari pemotongan pos APBN yang sudah ada.
Program itu akan dibiayai dari sumber-sumber pembiayaan baru yang selama ini belum terkoleksi dan tanpa harus menaikkan tarif pajak.
“Saya pernah sebutkan dua sumber yang relatif kecil yaitu, hak negara yang sudah inkracht. Angkanya dulu minimal Rp 90 triliun, kedua, perubahan satu peraturan yang bisa merilis Rp 116,4 triliun, ini hitungan pertengahan tahun 2023. Sekarang kemungkinan lebih besar,” ucapnya.
Pernyataan Eddy soal Pemangkasan Subsidi BBM
Salah satu media ternama di Indonesia, CNN Indonesia juga memuat kabar dan mengutip pernyataan Eddy soal pemangkasan subsidi BBM ini.
Eddy Soeparno menilai 80 persen dari dana subsidi BBM yang mencapai Rp350 triliun, tidak tepat sasaran.
“Kami juga akan menemukannya (biaya program Prabowo) dengan mengurangi subsidi, subsidi yang tidak perlu,” ujar Eddy dalam wawancara di Bloomberg Television, Kamis (15/2).
“Saat ini kita sedang melihat subsidi energi sebesar Rp350 triliun dimana 80 persen ditargetkan untuk mereka yang tidak memenuhi syarat untuk menerima subsidi. Sehingga kami akan menyesuaikan jumlah subsidi dari subsidi yang sebenarnya,” imbuhnya.
Eddy juga menyebut bahwa pemerintahan Prabowo bakal meningkatkan rasio pajak untuk membiayai sejumlah program. Ia mencatat, penerimaan pajak Indonesia hanya setara dengan sekitar 10 persen produk domestik bruto (PDB).
Angka tersebut menurutnya terlampau kecil jika dibandingkan negara tetangga di Asia Tenggara yang memiliki rasio sebesar 14 persen.
Sumber: Kompas, CNN, Bloomberg Television
