BANDUNG — Kemacetan masih menjadi tantangan besar bagi Kota Bandung seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan keterbatasan infrastruktur jalan.
Untuk mengatasi permasalahan ini, berbagai solusi perlu diterapkan secara komprehensif, termasuk pengaturan jam operasional serta penguatan angkutan massal.
Berita Terkait
“Kemacetan di kota besar seperti Bandung adalah masalah umum akibat pertumbuhan penduduk yang cepat dan keterbatasan infrastruktur. Pemerintah harus memastikan ketersediaan fasilitas publik yang memadai,” ujar Penjabat Wali Kota Bandung, A. Koswara, di Balai Kota Bandung, Selasa (11/2/2025).
Salah satu langkah yang tengah dikaji oleh Pemerintah Kota Bandung adalah pengaturan jam operasional di tiga sektor utama, yaitu jam sekolah, jam kerja pemerintah, dan jam operasional komersial. Berdasarkan hasil kajian, perubahan jam kerja pemerintah dinilai dapat memberikan dampak signifikan dalam mengurangi kemacetan di jalanan.
“Hasil studi menunjukkan bahwa mengatur jam kerja pemerintah bisa memberikan dampak signifikan dalam mengurangi kemacetan,” ungkapnya.
Selain pengaturan waktu operasional, pembangunan dan penguatan sistem transportasi massal juga menjadi prioritas. Koswara menegaskan bahwa ketersediaan transportasi umum yang memadai harus dibarengi dengan kebijakan pembatasan kendaraan pribadi agar lebih efektif.
“Jika transportasi massal sudah tersedia, maka kendaraan pribadi harus dikendalikan, misalnya dengan penerapan sistem ganjil-genap, tarif parkir tinggi, atau jalan berbayar,” jelasnya.
Ia juga menyoroti proyek Tol Dalam Kota (Tol Bypass Urban Transport – BUTR) yang dirancang oleh pemerintah pusat. Menurutnya, keberadaan tol ini harus diimbangi dengan penguatan angkutan umum dalam kota agar tidak sekadar memindahkan kemacetan dari satu titik ke titik lainnya.
“Tol dalam kota bukan solusi akhir. Jika tidak ada sistem transportasi publik yang baik, kemacetan akan tetap terjadi,” katanya.
Lebih lanjut, Koswara menegaskan bahwa kebijakan transportasi harus dijalankan secara konsisten tanpa tergantung pada pergantian kepemimpinan agar solusi yang telah dirancang dapat berjalan optimal.
“Harus ada kesinambungan kebijakan agar solusi yang sudah disiapkan tidak terhenti di tengah jalan,” jelasnya.
Ia pun mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mengatasi kemacetan dengan mulai beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum.
“Saat ini, pengguna angkutan umum di Bandung baru sekitar 12%. Jika ke depan ada sistem transportasi massal yang lebih baik, saya mengajak masyarakat untuk mulai beralih menggunakan angkutan umum,” pungkasnya.
