BANDUNG — Kabar baru datang dari Jakarta. Pemerintah tengah bersiap membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pertama di Indonesia, dan ditargetkan bisa mulai beroperasi pada tahun 2030 atau paling lambat 2032.
Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Investasi yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN), Bahlil Lahadalia, dalam Sidang Anggota DEN perdana tahun 2025 di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (17/4/2025).
Berita Terkait
“Ada dua yang akan kita bahas sebagai tindak lanjut dari apa yang sebelumnya disampaikan Plt. Sekjen DEN, yang pertama adalah Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dan Cadangan Penyangga Energi (CPE),” ujar Bahlil dalam keterangan resminya, seperti dilansir dari laman Kompas.com pada Minggu (20/4/2025).
Bahlil menyebutkan bahwa PLTN akan masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 yang kini tengah difinalisasi untuk diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Untuk PLTN itu kita mulai on itu 2030 atau 2032. Jadi mau tidak mau kita harus melakukan persiapan semua regulasi yang terkait dengan PLTN,” jelasnya.
Menurut Bahlil, PLTN merupakan solusi energi baru yang efisien dan murah. Selain dapat memperkuat sistem ketenagalistrikan nasional, energi nuklir juga dinilai mampu mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.
Namun, ia mengingatkan bahwa pemanfaatan teknologi nuklir membutuhkan dukungan dan pemahaman dari masyarakat.
Untuk itu, pemerintah akan mengintensifkan sosialisasi terkait keamanan dan manfaat penggunaan nuklir sebagai sumber energi.
Tak hanya PLTN, sidang tersebut juga membahas isu strategis lain yaitu Cadangan Penyangga Energi (CPE).
Menurut Bahlil, konsumsi minyak nasional saat ini mencapai 1,5 hingga 1,6 juta barel per hari, sedangkan kapasitas produksi minyak nasional masih di angka 580.000 sampai 610.000 barel per hari.
“Nah terkait dengan kondisi itu, Pak Presiden memberikan arahan kepada kami untuk membangun kilang 1 juta barel untuk meningkatkan ketahanan energi nasional kita,” kata Bahlil.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah akan membentuk tim khusus yang terdiri dari Kementerian ESDM, SKK Migas, Pertamina, dan DEN untuk melakukan kajian mendalam mengenai rencana pembangunan kilang tersebut.
Sidang ini turut dihadiri oleh berbagai perwakilan dari kementerian dan pemangku kepentingan DEN seperti Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, serta perwakilan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Perhubungan, Keuangan, Perindustrian, dan Lingkungan Hidup.
