BANDUNG — Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Ubaidillah Ubaidillah, menegaskan pentingnya peran media dalam membangun citra positif Polri.
Melalui tayangan televisi dan radio yang akurat serta edukatif, menurutnya, kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian bisa semakin menguat.
Berita Terkait
Hal ini disampaikannya saat menjadi pembicara dalam sesi ketiga Rakernis Humas Polri 2025 yang berlangsung di Jakarta.
“Penguatan citra Polri harus dilakukan lewat siaran yang akurat dan mencerminkan kenyataan di lapangan. Tayangan seperti ini dapat menjadi sarana edukasi bagi masyarakat,” ujar Ubaidillah dilansir dari laman Kompasiana.com.
Ia menjelaskan, KPI memiliki mandat untuk mengawasi seluruh siaran TV dan radio berdasarkan UU No. 32 Tahun 2002, termasuk tayangan bertema kepolisian.
Pengawasan ini tidak hanya pada berita dan dokumenter, tapi juga sinetron dan program hiburan lainnya.
Ubaidillah menyebut beberapa program televisi yang dinilai berhasil menampilkan sisi humanis kepolisian, seperti Program 86 di NET TV dan The Police di Trans7.
Bahkan, tayangan tersebut dijadikan objek penelitian ilmiah oleh sejumlah anggota Polri.
Meski begitu, KPI tetap menerima puluhan aduan dari masyarakat terkait tayangan bertema polisi.
“Dari 2019 hingga 2024, kami menerima 51 pengaduan. Isunya mulai dari sikap arogansi, intimidasi, hingga pelanggaran etika jurnalistik,” ungkapnya.
KPI, kata Ubaidillah, memiliki 130 pemantau yang bekerja 24 jam dalam tiga shift. Tayangan tentang kepolisian menjadi salah satu prioritas pengawasan.
Ia juga menyoroti kesalahan teknis di sinetron, seperti penggunaan atribut dan pangkat Polri yang tidak sesuai. Hal ini dinilai bisa menyesatkan persepsi publik.
“KPI tidak melakukan sensor tayangan, tapi mengawasi konten setelah ditayangkan. Untuk urusan sensor, itu kewenangan LSF,” jelasnya.
Di akhir pemaparannya, Ubaidillah mengajak seluruh jajaran Humas Polri dan industri penyiaran untuk saling terbuka, berdialog, dan bekerja sama dalam menciptakan penyiaran yang berkualitas dan dipercaya publik.
“Kami siap berdialog dan menerima kritik untuk mewujudkan penyiaran yang lebih sehat dan kredibel,” pungkasnya.
Rakernis Humas Polri 2025 menjadi ruang strategis bagi Polri, media, dan publik untuk merumuskan komunikasi yang edukatif, membangun, dan bermartabat.
