BANDUNG — Komisi III DPRD Kota Bandung menanggapi wacana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait kemungkinan pembongkaran Teras Cihampelas.
Anggota Komisi III, Andri Rusmana, menegaskan pentingnya kajian menyeluruh dan keterlibatan para ahli sebelum mengambil keputusan yang berdampak besar bagi wajah dan ekonomi kawasan tersebut.
Berita Terkait
Menurut Andri, usulan pembongkaran ini bukan hal yang bisa diputuskan sepihak. Ia menilai perlu adanya komunikasi intens antara Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta telaah hukum yang komprehensif.
“Kalau usulan, artinya bisa diikuti atau tidak. Nanti tinggal bagaimana komunikasi Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Provinsi. Harus dikaji secara matang oleh keduanya, termasuk kajian hukumnya, apabila dibongkar akan seperti apa. Selain potensi ekonomi, bagaimana dampaknya kalau pilihan yang diambil adalah mempertahankan atau membongkar,” ujar Andri kepada tim infobandungkota.com.
Teras Cihampelas dibangun sekitar tahun 2016–2017 sebagai solusi untuk mengurai kemacetan dan menata pedagang kaki lima (PKL) dengan memberikan fasilitas khusus di atas jalan.
Namun, dampak pandemi COVID-19 mengganggu keberlangsungan fungsi area tersebut.
Andri juga menggarisbawahi bahwa meski Wali Kota Bandung berupaya mempertahankan Teras Cihampelas termasuk dengan sidak malam dan penempatan petugas Satpol PP selama 24 jam fakta di lapangan masih menunjukkan adanya permasalahan seperti area yang kotor hingga ditemukan pecahan botol minuman.
“Untuk masa depan, saya pikir memang perlu ditata ulang, baik itu dibongkar atau dikembalikan seperti dulu tanpa adanya teras di atas jalan. Karena banyak sekali bus pariwisata yang ingin ke Cihampelas tapi tidak bisa lewat. Akhirnya mereka membatalkan kunjungan, yang berdampak pada sepinya pengunjung dan perekonomian kawasan,”tuturnya.
Ia juga menyarankan agar jika memang Teras Cihampelas akan dibongkar, pemerintah harus menghitung ulang nilai asetnya dan menyiapkan konsep baru yang mampu mempercantik sekaligus menghidupkan kembali kawasan Cihampelas.
“Coba dihitung, kalau dibongkar asetnya itu berapa rupiah? Masih ada nilai jualnya tidak? Dan selanjutnya apa yang akan dibuat? Gubernur harus punya ide-ide untuk mempercantik dan menertibkan, lalu disosialisasikan oleh Pemkot kepada masyarakat,” tambahnya.
Andri menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa apapun keputusan akhir nanti, prinsip utamanya adalah mendukung pilihan terbaik untuk Kota Bandung.
“Pada prinsipnya, mana yang lebih baik untuk Kota Bandung dibongkar atau tidak kita harus mendukung demi kebaikan bersama dan kelangsungan program-program pembangunan,” katanya.
