BANDUNG — Kebijakan impor bahan bakar minyak (BBM) lewat satu pintu oleh Pertamina kembali jadi sorotan. Wacana ini muncul dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menilai mekanisme tersebut bisa membuat pasokan BBM lebih terkontrol.
Namun, pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menilai langkah ini justru bisa mengancam keberadaan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta.
Berita Terkait
Menurut Fahmy, jika aturan ini diberlakukan, SPBU swasta tidak lagi bisa melakukan impor BBM dengan harga termurah dari luar negeri. Mereka hanya diperbolehkan membeli BBM dari Pertamina dengan harga yang sudah ditentukan.
“Perusahaan asing awalnya bersedia investasi di SPBU karena tata kelolanya liberal. Mereka bebas mendirikan SPBU di seluruh Indonesia, bebas mengimpor BBM sesuai kuota, bahkan bebas menentukan harga jual ke konsumen mengikuti mekanisme pasar,” jelas Fahmy dalam keterangannya, seperti dilansir dari laman Liputan6.com pada Senin (15/9/2025).
Ia menambahkan, kebebasan impor selama ini menjadi sumber keuntungan SPBU asing karena bisa memilih negara asal dengan harga lebih murah. Jika semua impor dipusatkan lewat Pertamina, margin keuntungan SPBU swasta bakal makin kecil.
“Pada akhirnya SPBU asing bisa merugi. Kalau kerugian ini terus terjadi, tidak menutup kemungkinan mereka hengkang dari Indonesia. Saat SPBU asing tutup, Pertamina otomatis memonopoli sektor hilir migas,” tegasnya.
Fahmy juga mengingatkan, jika hal itu terjadi, iklim investasi di Indonesia bisa terganggu, bukan hanya di sektor energi, tapi juga sektor bisnis lainnya.
Pemerintah Klaim untuk Antisipasi Kekosongan BBM
Sementara itu, pemerintah melalui Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, menjelaskan bahwa kebijakan impor satu pintu ini bertujuan untuk menjaga ketersediaan BBM, baik di SPBU Pertamina maupun swasta seperti Shell dan BP AKR.
“Jadi kita konsolidasikan berapa kebutuhan impor antara SPBU swasta dengan Pertamina. Dari data sementara, totalnya sekitar 1,4 juta kiloliter,” kata Yuliot di Kantor Kementerian ESDM.
Ia menegaskan, sinkronisasi data stok BBM diperlukan agar impor bisa lebih tepat sasaran. “Data-datanya harus detail, supaya proses impor lewat Pertamina tidak menimbulkan masalah di lapangan,” ujarnya.
Dikaitkan dengan Perdagangan dengan Amerika Serikat
Menariknya, impor BBM ini juga disebut terkait dengan perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS). Yuliot menyebut, pembelian minyak akan diarahkan ke perusahaan asal AS seperti ExxonMobil dan Chevron, sebagai bagian dari komitmen menyeimbangkan neraca perdagangan kedua negara.
“Ini bukan hanya soal kebutuhan BBM dalam negeri, tapi juga komitmen kita menjaga trade balance dengan Amerika,” tutur Yuliot.
