BANDUNG — Persoalan data kemiskinan di Kota Bandung kembali menjadi sorotan. Sekretaris Komisi II DPRD Kota Bandung, Asep Sudrajat menilai validasi dan penguatan data kesejahteraan masyarakat sangat penting agar bantuan sosial maupun pendidikan benar-benar diterima warga yang membutuhkan.
Pria yang akrab disapa Kang Upep itu menyebut, masih ditemukan warga dengan banyak tanggungan keluarga namun belum masuk kategori penerima bantuan yang sesuai. Kondisi tersebut terjadi karena adanya perubahan kategori desil dalam data kesejahteraan sosial.
Berita Terkait
“Kolaborasi terkait data kemiskinan harus melibatkan berbagai perangkat daerah seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan agar pelayanan kepada masyarakat benar-benar tepat sasaran,” ujar Kang Upep saat mengikuti Rapat Koordinasi Puskesos dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Satu Pintu di Hotel Papandayan Bandung, Jumat, 22 Mei 2026.
Menurutnya, persoalan data kemiskinan tidak bisa ditangani satu pihak saja. Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor agar pelayanan masyarakat dapat terintegrasi dalam satu sistem data yang akurat dan terpadu.
Selain itu, Kang Upep juga menilai perlu adanya inovasi dalam penanganan masalah sosial supaya masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah daerah.
Ia mendorong adanya penguatan potensi masyarakat serta dukungan dari berbagai pihak untuk membantu meningkatkan kesejahteraan warga Kota Bandung.
Di sisi lain, ia menyoroti masih banyak masyarakat yang belum memahami status desil kesejahteraan mereka. Kondisi tersebut dinilai berdampak terhadap akses bantuan pendidikan maupun bantuan sosial lainnya.
Karena itu, pemerintah diharapkan terus memperbarui dan memperbaiki sistem pendataan agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan bisa memperoleh haknya secara optimal.
“Kami berharap seluruh program bantuan sosial dan pendidikan dapat semakin terintegrasi, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi warga Kota Bandung,” ujarnya.
