BANDUNG — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung akan mempercepat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait kondisi Jalan Dr. Djunjunan (Pasteur) usai terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menegaskan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama. Karena itu, perbaikan jalan berlubang di kawasan tersebut harus segera dilakukan meskipun status jalan berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Berita Terkait
“Bagaimanapun juga, mau itu jalan provinsi, jalan nasional maupun jalan kota, yang menjadi korban adalah warga Kota Bandung. Karena itu kami akan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan perbaikan,” ujar Farhan di Balai Kota Bandung, Kamis, 18 Juni 2026.
Farhan mengaku prihatin atas peristiwa yang menelan korban jiwa tersebut. Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada persoalan kewenangan ketika keselamatan masyarakat menjadi taruhannya.
Berdasarkan analisis awal kepolisian, kecelakaan bermula saat pengendara sepeda motor mencoba mendahului kendaraan lain. Pada saat bersamaan, terdapat pejalan kaki yang sedang menyeberang sehingga pengendara berusaha menghindar.
Saat menghindari pejalan kaki tersebut, sepeda motor masuk ke bagian jalan yang berlubang hingga pengendara kehilangan kendali dan terjatuh. Nahas, dari arah yang sama melaju sebuah bus yang kemudian terlibat dalam kecelakaan tersebut.
Meski terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi terjadinya kecelakaan, Farhan menilai kondisi jalan yang rusak tetap harus menjadi perhatian serius.
“Hasil analisis kepolisian memang seperti itu. Tetapi apa pun penyebabnya, jalan yang berlubang tetap harus segera diperbaiki agar tidak memakan korban berikutnya,” katanya.
Ia memastikan Pemkot Bandung akan terus berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar penanganan kerusakan jalan dapat segera dilakukan.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat sangat diperlukan untuk menangani berbagai persoalan infrastruktur yang berdampak langsung pada keselamatan warga.
“Pemerintah tidak boleh saling menunggu. Keselamatan masyarakat jauh lebih penting daripada memperdebatkan kewenangan,” tuturnya.
Selain mendorong percepatan perbaikan jalan, Farhan berharap seluruh pemangku kepentingan dapat meningkatkan pengawasan terhadap kondisi infrastruktur secara berkala agar potensi kecelakaan akibat kerusakan jalan dapat dicegah sedini mungkin.
