BANDUNG — Program penataan kabel utilitas udara di Kota Bandung terus dikebut. Sebanyak 85 ruas jalan ditargetkan bebas dari kabel udara sebelum akhir 2026 sebagai upaya menciptakan kota yang lebih rapi, aman, dan modern.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan penurunan kabel udara merupakan salah satu program strategis yang telah memiliki dasar hukum serta skema kerja sama yang jelas sejak beberapa tahun lalu.
Berita Terkait
“Target kami pada Desember 2026 seluruh 85 ruas jalan sudah turun kabelnya. Ini merupakan bagian dari penataan kota agar lebih indah, aman, dan tertib,” ujar Farhan di Pendopo Kota Bandung, Selasa (14/7/2026).
Farhan menjelaskan, program tersebut dijalankan berdasarkan Peraturan Wali Kota sejak 2018 dengan melibatkan PT Bandung Infra Investama (BII) sebagai BUMD yang bekerja sama dengan pihak swasta.
Menurutnya, Pemerintah Kota Bandung tidak ikut campur dalam proses negosiasi tarif antara operator telekomunikasi dan PT BII karena hal tersebut merupakan mekanisme bisnis.
Ia mengakui pada tahap awal pelaksanaan proyek sempat ditemukan kualitas pekerjaan sipil yang kurang optimal. Namun, setelah dilakukan evaluasi, hasil pengerjaan kini dinilai jauh lebih baik.
“Kita pernah melakukan evaluasi keras terhadap pekerjaan sipilnya. Sekarang hasilnya jauh lebih baik. Memang masih ada yang perlu diperbaiki, tetapi secara umum kualitasnya meningkat,” katanya.
Selain memperindah wajah kota, penurunan kabel udara juga bertujuan meningkatkan keselamatan masyarakat, mengurangi risiko kabel semrawut, dan mendukung pembangunan infrastruktur perkotaan yang lebih modern.
Farhan meminta seluruh proses pengerjaan dilakukan secara terkoordinasi dengan seluruh pihak terkait. Ia juga meminta perkembangan pekerjaan rutin disampaikan kepada masyarakat.
“Pastikan setiap minggu teman-teman media mendapatkan informasi perkembangan pekerjaan. Biar masyarakat tahu di mana ada penggalian, di mana ada penurunan kabel, sehingga semuanya mendapatkan informasi yang jelas,” ujarnya.
Ia turut mengingatkan agar setiap pekerjaan penggalian berkoordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) serta dilengkapi standar keselamatan kerja.
“Pastikan setiap ada penggalian dipasang barrier atau pembatas pengaman. Jangan sampai ada kabel yang menjuntai atau berserakan sehingga membahayakan masyarakat. Keselamatan warga harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Farhan mengungkapkan, perhatian terhadap penataan utilitas bawah tanah berawal dari pengalamannya saat pertama menjabat sebagai Wali Kota Bandung.
“Saya ingat betul, hari pertama setelah ditetapkan sebagai pemenang Pilkada, ada perintah dari Kapolda agar seluruh galian IPT dihentikan karena kemacetannya luar biasa. Saat itu belum ada yang mengoordinasikan. Sekarang setiap pekerjaan wajib dikoordinasikan,” katanya.
Ia menegaskan koordinasi juga dilakukan untuk memastikan enam layanan vital tidak mengalami gangguan selama proses pemindahan kabel, yakni sektor perbankan, layanan kesehatan, pendidikan, administrasi pemerintahan dan pelayanan publik, serta institusi TNI dan Polri.
“Rumah sakit, klinik, sekolah, kampus, kantor polisi, kantor TNI, perbankan, dan layanan administrasi tidak boleh terputus jaringan internetnya walau hanya sedetik. Setelah semuanya dipastikan aman, baru dilakukan pemotongan kabel,” ujarnya.
Farhan juga mengingatkan operator telekomunikasi agar segera memindahkan jaringan ke utilitas bawah tanah.
“Di Bandung ke depan yang boleh beroperasi adalah jaringan yang sudah turun ke bawah. Kalau operatornya belum siap, tentu pelanggan harus memahami konsekuensinya,” katanya.
Ia memastikan Pemkot Bandung akan menindak operator yang masih memasang kabel udara secara ilegal.
“Ketahuan oleh siapa? Oleh anggota DPRD saat melakukan supervisi. Dengan senang hati kami langsung memotong kabel tersebut. Jadi memang penertiban ini seperti kucing-kucingan. Tetapi aturan tetap harus ditegakkan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, Henryco Arie Sapiie, mengatakan pihaknya terus mengawal pelaksanaan program bersama PT Bandung Infra Investama (BII) melalui pengendalian rutin setiap pekan.
Atas arahan wali kota, jumlah titik pekerjaan pada Juli 2026 ditingkatkan menjadi enam titik setiap pekan, dari sebelumnya tiga titik.
“Target bulan ini ada 27 ruas jalan. Hingga saat ini kami sudah menyelesaikan pekerjaan di 15 ruas jalan, dan optimistis seluruh target dapat tercapai sesuai jadwal,” kata Henryco.
Saat ini, pengerjaan mencakup sejumlah ruas jalan seperti Gatot Subroto Utara, Gatot Subroto Selatan, Jalan Jawa, Bangka, Lombok, Veteran, Perintis Kemerdekaan, Pasukan Candra Buana, Aceh, serta beberapa ruas jalan lainnya.
Menurut Henryco, seluruh pekerjaan dilakukan dengan pengamanan lalu lintas serta koordinasi bersama Satpol PP, Dinas Perhubungan, kepolisian, dan operator telekomunikasi agar aktivitas masyarakat tetap berjalan lancar.
