BANDUNG – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Budi Gunawan menilai Indonesia dapat meniru praktik-praktik terbaik dari negara lain dalam memberantas korupsi.
Salah satu contohnya adalah memanfaatkan teknologi canggih seperti yang diterapkan Finlandia.
Hal ini disampaikan Budi saat mewakili Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (09/12/2024).
“Sebagai contoh di Finlandia, menggunakan big data analytics di dalam melakukan deteksi pola korupsi yang sering digunakan sehingga dapat dilakukan policy review untuk menutup celah-celah tersebut,” ujar Budi dalam pidatonya.
Ia juga menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo yang meminta seluruh aparat penegak hukum untuk bertindak tegas dalam pemberantasan korupsi.
“Bapak Prabowo Subianto sudah memerintahkan kepada seluruh aparat penegak hukum untuk jangan ragu-ragu dan harus bertindak tegas di dalam pemberantasan korupsi,” ungkapnya.
Budi menjelaskan, pemerintah terus berkomitmen memperbaiki pelayanan publik dengan transformasi digital dan reformasi birokrasi guna menekan potensi korupsi.
Salah satunya melalui pemanfaatan e-government yang dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
“Pemerintah memanfaatkan e-government sebagai alat untuk mencegah dan memberantas korupsi dengan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik,” kata Budi.
Ia juga menyoroti pentingnya penerapan e-budgeting dalam pengelolaan anggaran seperti APBN dan APBD, serta e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa.
Sistem ini, menurutnya, dirancang untuk mengurangi peluang terjadinya kolusi dan korupsi.
“Sistem pelayanan publik berbasis online ini akan terus dikembangkan, seperti dalam hal pembuatan KTP dan pembayaran pajak, sehingga memungkinkan masyarakat mengakses layanan tanpa harus berhadapan langsung dengan petugas, guna mengurangi pungutan liar,” tambahnya.
Sebagai langkah konkret, Budi bersama Kejaksaan Agung, Polri, dan sejumlah kementerian telah membentuk Desk Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Perbaikan Tata Kelola.
Inisiatif ini diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.
