BANDUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat ancang-ancang untuk mengantisipasi libur Natal dan Tahun Baru akhir Desember 2020 mendatang.
Gubernur Jabar, Ridwan Kamil meminta agar Pemkab/Pemkot di Jawa Barat segera merancang sistem pencegahan terintegrasi di tempat-tempat wisata dan pintu masuk daerah.
Pasalnya, pemerintah telah memastikan bahwa akhir tahun 2020 bakal menjadi cuti bersama yang cukup panjang lantaran masyarakat tidak bisa merasakan cuti pada Hari Raya Idul Fitri lalu akibat pandemi Covid-19.
“Hati-hati dan perbaiki (protokol kesehatan dan pembatasan pengunjung wisata), karena libur panjang akan hadir di bulan Desember,” ujar Ridwan Kamil usai rapat bersama Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi RI Luhur Binsar Pandjaitan, Jumat (13/11/2020).
Ridwan Kamil mengungkapkan bahwa kasus baru COVID-19 bertambah sebagai dampak libur panjang pada akhir Oktober lalu. Namun jumlahnya, tak setinggi liburan panjang Agustus 2020.
“Ini menandakan protokol kesehatan 3M dan pembatasan di destinasi wisata itu dilakukan dengan baik,” ujar Kang Emil.
Dari belasan ribu wisatawan yang diperiksa acak, 700-an orang reaktif dalam rapid test, dan hanya lima orang yang terkonfirmasi COVID-19.
Karena itu lah Ridwan Kamil mengklaim provinsi dengan banyak destinasi wisata seperti Jabar memang berisiko ada kenaikan kasus COVID-19 terutama di masa libur panjang.
“Dan memang risiko tinggi ada di kita karena penerbangan orang jarang. Sekarang orang berwisata naik sepeda motor atau mobil, dan orang Jakarta mayoritas larinya ke Jabar,” kata pria yang akrab disapa Kang Emil.
Sementara itu, Menko Bidang Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan membenarkan bahwa pasca-libur panjang memang terjadi kenaikan kasus terkonfirmasi COVID-19, namun tidak setinggi libur panjang sebelumnya.
Berdasarkan data dari Kementerian Koordinator Bidang Marves per 11 November 2020, kontribusi provinsi pada mortalitas nasional dua minggu pascalibur panjang Oktober di delapan dan lima provinsi mengalami penurunan, apabila dibandingkan dua minggu pasca-libur panjang Agustus.
Sedangkan per 9-15 September kontribusi nasional terhadap penambahan kasus di delapan provinsi mencapai 77,8 persen, dan lima provinsi 13,4 persen.
Sementara hampir dua minggu setelah libur panjang akhir Oktober penambahan kasus di delapan provinsi mencapai 63,4 persen dan lima provinsi 14,4 persen.
“Kalau kita lihat per 11 November total kasus terjadi kenaikan cukup banyak juga, tapi tidak sebanyak pada libur panjang bulan Agustus. Saya kira cukup berhasil juga teman-teman sekalian melakukan penanganan ini, karena sudah mau dua minggu (pascalibur panjang),” ungkap Luhut dalam rapat tersebut.
Luhut mencatat jumlah laporan operasi yustisi 3M di Jabar menurun 16 persen yang sebelumnya 160,9 ribu menjadi 135 ribu.
Namun, hingga hari ini tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit di keempat provinsi tersebut cukup terkendali yakni di bawah 65 persen.
Untuk itu, Luhut meminta para kepala daerah memastikan ketersediaan ruang ICU dan tempat isolasi terpusat.
“Dirjen Yankes, Dirjen Farmalkes (Kementerian Kesehatan RI) mohon pastikan ketersediaan obat dan alat di rumah sakit rujukan agar angka kematian dapat ditekan,” pintanya.
“Perlu dilakukan testing dan tracing yang tepat sasaran berdasarkan analisis kluster untuk secepatnya memutus mata rantai penularan COVID-19,” tutupnya.
