BANDUNG – Pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tinggal menghitung hari.
Pada Rabu 14 Februari 2024, rakyat Indonesia di 38 provinsi akan serentak memilih wakil rakyat yang akan duduk di DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPD, DPR RI serta Presiden dan Wakil Presiden.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) juga telah menerbitkan Surat Edaran yang mengatur libur bagi para pekerja yang bekerja selama pelaksanaan Pemilu 2024.
Aturan ini tercantum dalam Surat Edaran Menaker Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Hari Libur Bagi Pekerja/Buruh Pada Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
Kemnaker menegaskan, pengusaha harus memberikan kesempatan kepada pekerja untuk memberikan hak pilihnya untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
Diketahui, ada tiga poin yang disampaikan dalam SE Menaker, yakni:
1. Hari Libur untuk Pemilu sesuai UU
Hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional untuk pelaksanaan pemungutan suara ini ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Hari libur berlaku untuk pemilihan presiden (pilpres) maupun pemilihan anggota legislatif (pileg) DPD, DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
Hari libur atau hari yang diliburkan ini juga berlaku untuk pemilihan kepala daerah (pilkada), termasuk pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
2. Pengusaha Harus Izinkan Pekerja Mencoblos
Para pengusaha wajib memberikan kesempatan kepada pekerja atau buruh untuk melaksanakan hak pilihnya selama hari pemungutan suara.
Jika hari dan tanggal pemungutan suara tersebut pekerja/buruh harus bekerja, maka pengusaha mengatur waktu kerja agar pekerja/buruh tetap dapat menggunakan hak pilihnya.
3. Pekerja Masuk Kerja di Hari Pemilu Dapat Upah Lembur
Pekerja atau buruh yang bekerja saat hari dan tanggal pemungutan suara, maka berhak atas upah kerja lembur dan hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh pada hari libur resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sudah menetapkan sebagai Hari Libur Nasional saat hari pemungutan suara. Ini sudah ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sebagai Hari Libur Nasional.
“Menetapkan hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sebagai hari libur nasional dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024. Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,” tulis Keppres yang diunggah di situs resmi Sektretariat Presiden pada Selasa (6/2/2024).
Penetapan 14 Februari 2024 sebagai Hari Libur Nasional ini diambil dengan berbagai pertimbangan.
Pertama, penetapan Hari Libur Nasional ini dilaksanakan guna memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya.
Kedua, berdasarkan ketentuan Pasal 167 ayat (3) UU Pemilu, pemungutan suara dilaksanakan secara serentak saat hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional.
Ketiga, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2024, KPU menetapkan hari Rabu, 14 Februari 2024 sebagai hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024 di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Keempat, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ketiga poin tersebut, perlu menetapkan keputusan Presiden tentang Hari Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 Sebagai Hari Libur Nasional.
