BANDUNG – Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, menegaskan pentingnya peningkatan gaji bagi aparat penegak hukum seperti polisi dan jaksa.
Menurutnya, penegak hukum yang memiliki kewenangan menentukan keadilan harus dapat bertindak dengan adil, agar dapat mempertahankan kepercayaan publik.
Berita Terkait
“Jangan sampai penegak hukum justru memanfaatkan kewenangannya untuk mengambil keuntungan pribadi, bahkan terlibat dalam transaksi yang tidak sehat,” ujarnya seperti dilansir dari laman kumparan.com di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (17/1/2025).
Cucun menambahkan, isu mengenai gaji dan tunjangan bagi penegak hukum harus mendapat perhatian serius.
Ia menekankan, agar tidak ada moral hazard yang dapat merusak integritas sistem peradilan di Indonesia.
“Makanya, gaji mereka perlu dinaikkan. Jangan sampai ada kebocoran kebijakan yang terjadi seperti yang kemarin,” tandasnya.
Pernyataan Cucun ini muncul di tengah kontroversi beberapa putusan pengadilan akhir-akhir ini, salah satunya terkait vonis ringan yang dijatuhkan kepada terdakwa korupsi kasus timah, Harvey Moeis, yang merugikan negara hingga Rp 300 triliun, namun hanya dijatuhi hukuman 6,5 tahun penjara.
Cucun menegaskan, pimpinan DPR mendukung penuh upaya pengawasan yang dilakukan oleh Komisi III DPR terhadap lembaga-lembaga hukum.
Pengawasan ini, katanya, mencakup seluruh tahapan mulai dari penyelidikan hingga penuntutan, bahkan keputusan akhir yang dijatuhkan pengadilan.
“DPR juga ikut serta mengawasi proses hukum, dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga keputusan akhir. Kami bekerja sama dengan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan penegakan hukum berjalan transparan dan akuntabel,” ujar Cucun.
Lebih lanjut, Cucun berharap agar penegak hukum, baik di Kepolisian, Kejaksaan, maupun KPK, bisa ditata dengan lebih baik di bawah arahan Presiden Prabowo, guna menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan terpercaya.
