BANDUNG – Pemerintah men-desain Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara agar terhindar dari banjir selama 100 tahun.
Hal ini dilakukan dengan cara membangun sejumlah kolam retensi dan bendungan.
Berita Terkait
”Memang tidak ada jaminan tidak akan ada banjir tapi dengan perhitungan hidrologi dan desain yang andal, tidak akan terjadi banjir di IKN dalam 100 tahun mendatang,” ujar Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV Samarinda, Harya Muldianto seperti dilansir dari Antara, Rabu (9/11/2022)..
Harya menjelaskan bahwa kolam retensi yang dibangun adalah SG-3, kolam retensi TR-01, dan kolam retensi TR-7 yang isa mereduksi banjir dan menunjang penerapan Zero Delta Q.
Adapun penyebab banjir selama ini di wilayah IKN antara lain curah hujan tinggi, pengaruh pasang surut air laut, bottleneck gorong-gorong jembatan dan jalan provinsi, serta kondisi topografi cenderung datar.
Harya membeberkan bahwa adanya identifikasi banjir tahunan (2-3 kali) pada 5 sungai di Kecamatan Sepaku yang berdampak pada permukiman serta jalan protokol Sepaku.
Sehingga upaya mengendalikan banjir, sampai 2024 berupa penurapan dan normalisasi sungai sepanjang 25 kilometer, serta memperlancar bottleneck di setidaknya di lima titik.
”Pengendalian banjir juga dilakukan dengan cara peninggian tanggul sungai, serta membuat bendungan,” kata Harya Muldianto.
Kemudian kegiatan dilanjutkan program jangka panjang 2024-2045, dengan membangun tampungan retensi banjir sesuai rencana induk pengendalian banjir daerah aliran Sungai Sanggai.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pun optimistis segala upaya mengendalikan banjir di IKN akan berhasil dengan terus melakukan berbagai pembangunan infrastruktur, seperti bendungan.
Salah satunya yaitu pembangunan Bendungan Sepaku Semoi, di Kabupaten Penajam Paser Utara.
Bendungan itu nantinya bakal memiliki luas genangan sekitar 280 hektare, dengan tinggi 25 meter dari fondasi, dan panjang 450 meter. Untuk manfaatnya sendiri antara lain dapat mereduksi banjir hingga 55,26 persen, menciptakan air baku 2.500 liter per detik, hingga bisa menjadi potensi wisata.
Di sisi lain, sebanyak 65 persen atau 4.322 hektare dari total areal Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN yang luasnya 6.671 hektare ditetapkan menjadi area hijau makro.
”Konsep pembangunan IKN adalah tetap melestarikan hutan dan hewan yang selama ini ada di situ sehingga tetap hijau,” ungkap Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim, Junaidi.
”Meskipun infrastruktur IKN berada di eks hutan Kalimantan, pemerintah tetap menjaga keberadaan flora dan fauna asli pulau itu, contohnya hewan seperti kera berhidung panjang (bekantan),” terangnya.
Saat ini sudah ada beberapa pembangunan infrastruktur yang dilakukan seperti jalan lingkar Sepaku Segmen 1, jalan lingkar Sepaku Segmen 2, jalan lingkar Sepaku Segmen 3, dan pembangunan jalan kerja/logistik IKN paket pembangunan jalan lingkar Sepaku segmen 4.
Ada juga pembangunan jalan tol IKN segmen Karangjoang-KK Kariangau (3A, jalan tol IKN segmen KKT Karingau-SP. Tempadung (3B), jalan tol IKN segmen SP Tempadung-Jembatan Pulau Balang, serta pembanunan jalan di dalam KIPP yaitu pembangunan jalan sumbu Kebangsaan sisi barat.
”Pembangunan infrastruktur jalan tersebut sangat penting dan strategis selain untuk mengangkut material bahan bangunan, juga untuk menarik investor berusaha di IKN,” paparnya.
