BANDUNG – Pengelolaan aset milik Pemerintah Kota Bandung tidak boleh hanya berorientasi pada pencatatan administrasi. Seluruh Barang Milik Daerah (BMD) harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel agar mampu memberikan manfaat nyata bagi pemerintahan maupun masyarakat.
Hal tersebut menjadi perhatian Wakil Ketua I DPRD Kota Bandung, H. Toni Wijaya, S.E., S.H., yang menekankan pentingnya pembenahan tata kelola aset daerah, terutama dalam aspek pengamanan, pemeliharaan, dan tertib administrasi.
Menurutnya, setiap aset milik pemerintah harus memiliki kejelasan status kepemilikan yang sah atas nama Pemerintah Kota Bandung. Langkah ini penting untuk mencegah potensi persoalan hukum sekaligus memastikan aset daerah terlindungi dengan baik.
Melalui pembaruan regulasi dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Barang Milik Daerah, aset-aset yang selama ini belum tertata secara optimal diharapkan dapat segera diinventarisasi dan dikelola secara profesional.
Toni juga berharap regulasi baru tersebut mampu meminimalisasi berbagai persoalan pengelolaan aset yang selama ini menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dengan demikian, pembenahan tidak hanya berhenti pada kelengkapan dokumen dan pencatatan aset, tetapi juga mendorong pemanfaatan aset secara maksimal untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Pengelolaan aset yang tertib, aman, dan produktif menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan Kota Bandung yang lebih baik serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.