BANDUNG – DPRD Kota Bandung mendorong penyediaan rumah susun yang tidak hanya menjadi solusi keterbatasan lahan, tetapi juga mampu menghadirkan hunian yang layak, sehat, aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Kota Bandung, H. Asep Mulyadi, S.H., saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) penyusunan revisi Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rumah Susun, di Ballroom Hotel Grandia, Senin (2/11/2026).
Berita Terkait
Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Bandung tersebut turut dihadiri Pimpinan DPRD Kota Bandung, H. Toni Wijaya, pimpinan dan anggota Pansus 20 DPRD Kota Bandung, serta tim penyusun naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rumah Susun.
FGD dipimpin Ketua Pansus 20 DPRD Kota Bandung, H. Sutaya, S.H., M.H., didampingi Wakil Ketua Pansus 20, H. Deni Nursani, S.Pd.I. Forum tersebut menjadi bagian dari upaya mendalami sekaligus menyempurnakan substansi regulasi agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Ketua DPRD Kota Bandung, yang akrab disapa Kang Asmul, menegaskan bahwa revisi Perda Rumah Susun harus mampu mengubah pandangan masyarakat terhadap hunian vertikal. Menurutnya, rumah susun harus menjadi tempat tinggal yang membanggakan dengan lingkungan yang sehat dan sistem pengelolaan yang profesional.
“Saya berharap Raperda ini nantinya bisa memastikan bahwa rumah susun ini bisa inklusif dan orang juga bisa bangga tinggal di rumah susun. Maka, keberadaan rumah susun harus bisa memberikan lingkungan yang sehat, rasa aman, nyaman, juga manajemen pengelolaan yang sangat baik,” ujarnya.
Ia menjelaskan, rumah susun memiliki peran strategis dalam menjawab persoalan kebutuhan hunian di Kota Bandung. Dengan jumlah penduduk yang besar, keterbatasan lahan, serta harga properti yang semakin sulit dijangkau, rumah susun dinilai menjadi salah satu alternatif untuk menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat.
Namun, menurut Kang Asmul, pembangunan rumah susun tidak cukup hanya berorientasi pada penyediaan bangunan. Akses terhadap berbagai fasilitas publik juga harus menjadi perhatian, mulai dari pendidikan, layanan kesehatan hingga transportasi.
“Kita tahu bersama bahwa Kota Bandung memiliki jumlah penduduknya sangat besar, namun terkendala keterbatasan lahan, dan juga akses untuk bisa mendapatkan tempat tinggal di Bandung ini sangat mahal. Nah, hadirnya rumah susun ini, baik yang sudah ada maupun yang sedang direncanakan ke depan, masyarakat dapat menikmati keberadaan rumah susun dengan nyaman, sehat, dan juga keterjangkauan akses kepada layanan pendidikan, kesehatan, dan transportasi bisa dinikmati dengan baik,” ucapnya.
Melalui revisi Perda Nomor 6 Tahun 2014, DPRD Kota Bandung berharap lahir regulasi yang lebih komprehensif dalam mengatur penyelenggaraan rumah susun, termasuk aspek kelayakan hunian, aksesibilitas, serta manajemen pengelolaannya.
Dengan regulasi yang lebih kuat, rumah susun di Kota Bandung diharapkan tidak sekadar menjadi solusi atas keterbatasan lahan, tetapi juga mampu menciptakan lingkungan tempat tinggal yang manusiawi, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.
