BANDUNG – Panitia Khusus (Pansus) 16 DPRD Kota Bandung menuntaskan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Sampah. Hasil pembahasan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Senin (9/11/2026), untuk mendapatkan persetujuan bersama.
Ketua Pansus 16 DPRD Kota Bandung, H. Andri Rusmana, mengatakan pembaruan regulasi ini menjadi langkah penting untuk menjawab persoalan sampah yang masih menjadi tantangan di Kota Bandung.
Berita Terkait
Menurutnya, pengelolaan sampah tidak bisa lagi hanya mengandalkan pola lama, yakni mengumpulkan, mengangkut, kemudian membuang sampah ke tempat pemrosesan akhir (TPA).
“Bandung harus berani mengubah paradigma dari kumpul, angkut, buang menjadi pilah, olah, dan manfaatkan. Sampah harus diselesaikan sejak dari sumbernya, bukan sekadar dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain,” tegas Andri.
Raperda tersebut memuat sepuluh substansi utama, mulai dari tanggung jawab pemerintah daerah, perencanaan pengelolaan sampah, kewajiban pemilahan dari sumber, pengurangan dan penanganan sampah, hingga penguatan kelembagaan, pembiayaan, teknologi, pengawasan, serta penegakan hukum.
Regulasi baru ini nantinya akan menggantikan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah.
Salah satu poin penting dalam aturan tersebut adalah kewajiban masyarakat memilah sampah sejak dari rumah. Selain itu, pengelola kawasan dan produsen juga didorong untuk bertanggung jawab terhadap pengurangan serta penanganan sampah yang dihasilkan.
Andri menegaskan, persoalan sampah tidak boleh hanya dibebankan kepada masyarakat. Pemerintah harus menyediakan sistem, sarana, dan pelayanan yang memadai agar pengelolaan sampah berjalan optimal.
Ia juga mengingatkan Pemerintah Kota Bandung agar menyiapkan anggaran, infrastruktur, serta pengawasan yang konsisten. Sebab, keberhasilan regulasi tidak hanya diukur dari pengesahannya, tetapi juga dari pelaksanaan di lapangan.
“Jangan sampai kita memiliki Perda yang bagus di atas kertas, tetapi lemah dalam pelaksanaan. Pemerintah harus menunjukkan keseriusan melalui anggaran yang memadai, infrastruktur yang siap, target yang terukur, dan pengawasan yang konsisten,” ujarnya.
Dalam Raperda tersebut, terdapat pula ketentuan yang mewajibkan pengelola kawasan yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah untuk menyediakannya paling lama satu tahun sejak Perda diundangkan.
Selain itu, peraturan pelaksanaan dari Perda Nomor 9 Tahun 2018 juga wajib disesuaikan paling lama satu tahun setelah aturan baru diundangkan.
Andri berharap regulasi ini mampu mendorong perubahan nyata dalam pengelolaan sampah di Kota Bandung, mulai dari lingkungan rumah tangga hingga kawasan usaha.
Ia memastikan DPRD Kota Bandung akan terus mengawal implementasi aturan tersebut melalui fungsi pengawasan, termasuk mendorong kesiapan anggaran, program, dan perangkat daerah terkait.
“Pansus telah menyelesaikan tugas pembahasannya. Namun pekerjaan besar sesungguhnya adalah memastikan regulasi ini benar-benar dilaksanakan. DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar kebijakan pengelolaan sampah memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
Dengan tuntasnya pembahasan Raperda ini, pengelolaan sampah di Kota Bandung diharapkan tidak lagi berorientasi pada pembuangan semata, tetapi mulai mengedepankan pemilahan, pengolahan, dan pemanfaatan sampah dari sumbernya.
